Politik

Politikus PKB Usul Gedung DPR Jadi RS Darurat Corona

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPP PKB Faisol Riza mengusulkan Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen diubah menjadi rumah sakit darurat penanganan virus corona (Covid-19).

Langkah itu, kata dia, bisa dilakukan apabila rumah sakit dan Wisma Atlet yang telah disiapkan oleh pemerintah tak mampu lagi menampung jumlah pasien terjangkit virus corona di hari mendatang.

“Kami siap mengubah gedung DPR untuk jadi rumah sakit darurat. Jika itu diperlukan karena kapasitas sudah tidak mencukupi, dirinya akan mengomunikasikan ke koleganya,” kata Riza dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Dia menambahkan bahwa sejumlah anggota DPR telah membahas wacana mengubah Gedung DPR menjadi rumah sakit darurat penanganan virus corona secara informal. Riza mengklaim, tidak ada satupun anggota DPR yang keberatan dengan wacana tersebut.

Ketua Komisi VI DPR RI itu pun menyarankan agar semua pihak tidak saling menyalahkan di tengah situasi penyebaran virus corona seperti saat ini.

Menurutnya, langkah terpenting untuk dilakukan saat ini adalah mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan yang akan terjadi ke depan secara matang.

“Yang paling penting menurut saya justru melindungi tenaga medis yang berada di garda depan penanganan wabah. Bilamana perlu, kita bisa minta tolong negara lain yang sudah berhasil menangani persoalan ini seperti China, Korea (Selatan), atau Singapura,” katanya.

Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona di Indonesia telah berjumlah 686 orang pada Selasa (24/3). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 55 orang, dengan jumlah yang sembuh 30 orang.

“Penambahan kasus baru 107 kasus. Sehingga total Jumlah korban jadi 686 kasus positif Corona,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (24/3).

Ia melanjutkan kasus positif Corona, per Selasa (24/3), itu antara lain berasal dari Bali (6 kasus), Banten (65), DI Yogyakarta (6), DKI Jakarta (424), Jambi (1), Jawa Barat (60), Jawa Tengah (19), Jawa Timur (51), Kalimantan Barat (3), Kalimantan Timur (11).

Kemudian Kalimantan Tengah (3), Kalimantan Selatan (1), Kepulauan Riau (5), Nusa Tenggara Barat (1), Sumatera Selatan (1), Sulawesi Utara (2), Sumatera Utara (7), Sulawesi Tenggara (3), Sulawesi Selatan (4), Lampung (1), Riau (2), Maluku Utara (1), Maluku (1), Papua (3), dan dalam proses verifikasi (5 kasus).

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close