Politikus PDIP Nilai Ahok Tak Tepat Bongkar Aib Pertamina

Politikus PDIP Nilai Ahok Tak Tepat Bongkar Aib Pertamina
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (foto-law justice)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima ikut mengkritik langkah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membuka berbagai aib Pertamina ke publik.

Menurut Aria, sebagai Komut, langkah Ahok tidak tepat.

"Dalam urusan itu, Ahok tidak tepat, dia bicara yang dia adalah sebagai Komut (Komisaris Utama Pertamina)," kata Aria, kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9/2020).

Dia mengatakan seorang pejabat publik seharusnya memahami etika dalam berbicara dengan mengeluarkan substansi pernyataan yang benar serta disampaikan di forum dan waktu yang tepat.

Menurutnya, Ahok seharusnya menyampaikan berbagai masalah-masalah di tubuh Pertamina di forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan melalui media sosial Youtube yang bisa disaksikan oleh publik.

"Dalam urusan substansi, sebenarnya yang disampaikan Ahok itu sama dengan yang dibicarakan kami di rapat dengan Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN bahwa Pertamina itu harus masuk era yang lebih mencari persoalan mendasar dan bagaimana Pertamina lebih transparan dalam konteks GCG (good corporate governance) dan korporasinya," kata Aria.

"(Tapi) itu ada ruang dan waktu yang diatur oleh suatu manajemen dalam tugas dia sebagai Komut (Pertamina) yang mana setiap mempersoalkan masalah yang ada, ada forum ruangnya yaitu RUPS dan kepada siapa dia berbicara itu juga kepada kuasa pemegang saham yaitu pemerintaah dalam hal ini Menteri BUMN," imbuhnya.

Namun demikian, Aria tidak sependapat dengan pernyataan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade yang meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Ahok dari jabatan Komut Pertamina.

Ia mengingatkan Andre bahwa anggota dewan tidak boleh mencampuri terlalu jauh urusan internal BUMN.

"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur," katanya.

Lebih jauh, Aria meminta agar jajaran direksi dan komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan permasalahan internalnya.

Menurutnya, Komisi VI akan mencoba menjadwalkan agenda rapat dengan jajaran direksi dan komisaris Pertamina untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif di perusahaan pelat merah tersebut di hari mendatang.

"Kami minta direksi dan komisaris Pertamina bicara di internalnya kalau perlu RUPS undang pemegang sahamnya, dalam hal ini menteri," ucap Aria. (Jo)