Politik Uang Menjelang Pilkada di Masa Pandemi

Politik Uang Menjelang Pilkada di Masa Pandemi

Pertanyaan:

Kepada rubrik konsultasi hukum Senayan Post

Pesta demokrasi Pilkada 2020 akan segera dimulai di tengah keadaan pandemi. Dalam kondisi pandemi, masyarakat sangat membutuhkan bantuan, terutama dalam perekonomian dan kesehatan untuk bertahan hidup. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi calon Kepala Daerah untuk memanfaatkan keadaan. Sering kali saya jumpai menjelang Pilkada ada pemberian uang hingga bahan pokok kepada masyarakat apalagi di masa pandemi seperti ini.

Yang ingin saya tanyakan yakni apakah perbuatan tersebut bisa disebut sebagai politik uang? dan antara pemberi dengan penerima bantuan apakah bisa dikenakan sanksi?

Demikian Terimakasih

FERI Bandar Lampung

 

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan dari saudara FERI di Bandar Lampung

Pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan Pilkada pada umumnya menciptakan ruang-ruang diskusi atau kelompok untuk memenangkan kandidatnya.

Budaya kebiasaan memberi hadiah atau janji menjadi hal yang sepele dan biasa. Dalam praktek sistem demokrasi “pemberian bantuan” sudah menjadi budaya yang legal dan lumrah. Apalagi menjelang Pilkada, budaya tersebut sering dilakukan.

Politik uang memang tidaklah dibenarkan dalam meraih kesuksesan di dalam kontestasi pemilihan umum di dalam dunia politik. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa para politsi yang melakukan praktik-praktik tersebut tidak sedikit.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pemberi dan penerima bantuan yang dapat disebut sebagai politik uang dapat dikenai sanksi. Lebih tepatnya ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 187A bahwa:

(1)      Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memperngaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tdak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

(2)      Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan  hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Regulasi tentang politik uang memang sarat akan kelemahan terutama dalam UU Pemda (Pilkada). Di dalamnya masih terbuka celah disiasati karena terkadang pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan pembangunan maupun pengembangan masjid, pesantren, dan bantuan infrastruktur pada masyarakat, perlombaan olahraga seperti jalan santai dengan hadiah, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat murah. Terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini modus politik uang bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan atau alat pelindung diri (APD).

Sebagaimana penjelasan diatas maka untuk menjawab pertanyaan dari saudara Feri bahwa bahwa  pemberian uang hingga bahan pokok kepada masyarakat yang memenuhi unsur sebagai upaya politik uang dapat dikatakan sebagai suatu tinda pidana dan baik pemberi maupun penerima dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 187A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

 

Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.

Konsultan Hukum LKBH Intan Bandarlampung