Politik Kebaya dan Perempuan

Politik Kebaya dan Perempuan

Oleh: Trias Kuncahyono

I

SETIAP NEGARA mempunyai identitas yang dapat menunjukkan ciri suatu negara. Salah satu yang menjadi ciri suatu negara adalah busana, yang disebut sebagai busana nasional.

Misalnya, Sari di India, Kimono di Jepang, Terno di Filipina, Satu Sut di Malaysia, Chang Ot di Korea, dan kebaya di Indonesia. Nama-nama busana tersebut merujuk pada model busana yang dikenakan kaum perempuan.

Eksistensi kebaya tidak terlindas perubahan zaman. Sebab, kebaya memiliki kemampuan untuk bersinggungan, bercampur, berasimilasi, kolaborasi dengan keinginan selera masyarakat.

Para perancang busana, terus mengembangkan inovasi dan kreativitasnya dalam desain kebaya sehingga menjadi sangat beragam. Misalnya, desainnya, bahannya, bahkan merambah ke pemakaian pasangannya. Pasangan kebaya tidak hanya sebatas kain panjang dan sarung saja tetapi dapat juga berupa rok, kain panjang, celana bahkan celana jeans.

Kini, kata Widjajanti M Santoso dari LIPI, selain berfungsi sebagai busana nasional, kebaya tetap juga sebagai busana tradisional. Karena itu, ada beragam kebaya: Kebaya Jawa, Kebaya Bali, Kebaya Melayu dari Medan, kebaya Tasik, Kebaya Palembang, Kebaya Panjang (Labuh) Riau, Kebaya Minangkabau, Kebaya Manampal Ambon, Kebaya Betawi, Kebaya Madura, Kebaya Pagatan, Kebaya Kutai, Kebaya Minahasa, dan Kebaya Sunda.  

Dengan demikian, identitas perempuan melalui kebaya dalam masyarakat urban masa kini mengartikulasikan identitas yang multicultural.

Para Menteri Kabinet Jokowi (2014-2019) foto: Istimewa

II

Sejarah mencatat, perempuan Indonesia menciptakan rasa kebangsaan dengan kebaya selain hal itu menunjukkan keberagaman, dan ekspresi anti Barat. Di era revolusi, kebaya merupakan lambang identitas pribumi. Dan, oleh Bung Karno dinyatakan sebagai pakaian nasional. Bung Karno menganggap kebaya sebagai busana yang paling ideal mencerminkan karakter dan keanggunan sosok perempuan Indonesia.

Kemerdekaan membutuhkan simbol, termasuk dalam hal berpakaian. Kebaya dengan berbagai coraknya menjadi identitas politik bangsa merdeka.

Hal itu ditunjukkan oleh Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang setia berkebaya terutama pada acara-acara resmi kenegaraan. Para Ibu Negara, mulai dari Fatmawati juga selalu mengenakan kebaya dalam setiap kunjungan kenegaraan sebagai baju nasional atau baju kebesaran bangsa Indonesia, Tien Soeharto, Hasri Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Wahid, Ani Yudhoyono, hingga Iriana Jokowi sekarang ini. Semua Ibu Negara memiliki ciri khasnya masing-masing. Satu hal yang sama adalah penggunaan kebaya sebagai busana nasional.

Dengan demikian, kebaya juga menjadi bagian yang formal. Kebaya juga berkaitan dengan politik. Ini terlihat dari tokoh perempuan politik ketika berfoto resmi (formal) mengenakan kebaya. Pendek kata, kebaya menunjukkan perubahan sosial pada masyarakat dari setiap zaman: Orde Lama, Orde Baru, dan Zaman Reformasi hingga sekarang ini.

Lies Marcoes Natsir (rumahkitab.com) menulis pada era Orde Lama, kebaya dikenakan para aktivis Gerwani, Aisyiyah, Muslimat NU, dan golongan nasionalis seperti PNI. Ragam kebaya beraneka rupa, juga corak dan potongannya. Pembeda lainnya adalah penggunaan kerudung menjuntai. Kerudung pada dasarnya tidak secara ketat digunakan sebagai identitas primordial (agama), melainkan usia.

Dalam perkembangan kemudian, kerudung digunakan sebagai identitas kelompok sayap politik atau golongan muslimah. Namun, dalam hal tata busana, mereka tetap menggunakan model kebaya kutu baru yang membiarkan belahan dada bagian atas terbuka tempat hiasan gandulan leontin bertengger, dan kadang kala masih terlihat bayangan kutang yang dipakaiserta stagen.

Pada era Orde Baru, kebaya diambil alihķ dan direbut oleh politik Orde Baru sebagai simbol kelas menengah atau keluarga pegawai. Kebaya dengan warna tertentu digunakan sebagai seragam organisasi-organisasi perempuan mesin politik Orde Baru, seperti PKK dan Dharma Wanita.

Saat itulah perjuangan Kartini dalam emansipasi perempuan Indonesia mengalami reduksi hingga tingkat paling rendah. Perjuangan dahsyat Kartini dalam melawan patriarki dan sistem feodal Jawa yang menindas kaum perempuan disederhanakan menjadi Kebaya Kartini. Perayaan Kartini dimeriahkan berbagai lomba yang menegaskan peran domestik perempuan tidak jauh dari masak macak manak. Kelompok-kelompok perempuan progresif atau dari kalangan feminis saat itu menolak kebaya dengan seluruh tafsir negara. Dengan sendirinya, kebaya pun ditolak dan dianggap sebagai bentuk pembodohan perempuan dan penindasan.

Era reformasi, telah pula mempengaruhi kreativitas para perancang busana. Para perancang busana—termasuk kebaya—memunculkan model-model baru (Triyanto: 2010). Model kebaya berubah sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. Dahulu kebaya tradisional selalu berkonotasi nilai-nilai kefemininan, lembut penuh keelokan citra perempuan dan dalam fungsinya selalu menghiasi diacara serimonial dewasa.

Kini tidak lagi demikian. Kebaya bukan hanya dipakai untuk orang dewasa, tua, dengan kesan feminin, di acara serimonial. Tetapi kebaya mampu menembus batas usia, waktu pemakaian, dan kesan yang berbeda. Maka penampilan kebaya yang pada awalnya lembut, feminin telah berubah menjadi kebaya yang memberikan kesan maskulin, santai, lincah, mengikuti trend zaman.

III

Perempuan berkebaya (Foto: Istimewa)

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Itulah budaya, seperti yang didefinisikan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi.

Sebagai hasil budaya bangsa, kebaya menjadi cultural display, pajangan budaya—meminjam istilah Desmond Morris dalam Bernard (2009)—bangsa Indonesia. Sebagai pajangan budaya, kebaya menunjukkan identitas nasional dan kultural seseorang (Nita Trismaya: 2018).

Kalau dahulu, zaman pergerakan dan setelah kemerdekaan, budaya tradisional, antara lain kebaya menjadi salah satu media perlawanan orang Indonesia terhadap budaya Barat yang dikhawatirkan menjadi penyebab terkikisnya budaya asli Indonesia. Maka, kini pun kebaya berada di garda depan untuk membendung serbuan budaya—misalnya, pakaian, tentu yang tidak sesuai dengan budaya bangsa—asing.

Kata Lies Marcoes, sejumlah aktivis perempuan kembali mengusung kebaya sebagai identitas politik mereka: tak hanya identitas kebangsaan, melainkan juga simbol perlawanan terhadap upaya penyeragaman perempuan melalui cara berpakaian yang di dalamnya mengandung stigma moral. Kebaya, agaknya tetap menyimpan simbol yang relevan sesuai kehendak zamannya.

Itu berarti, berkebaya bagi perempuan Indonesia tidak saja untuk mengartikulasikan dirinya melalui pakaian, namun memiliki pemahaman yang luas, mulai dari identitas sampai wujud cinta bangsa, dan tentu rasa nasionalisme.(#) 

https://triaskun.id/2021/04/06/politik-kebaya-dan-perempuan/