Opini

Politik identitas, Mengkhawatirkankah?

Malam lalu saya menonton sebuah acara yang sangat menarik di Kompas TV dengan tema “Jalan Politik sang Jenderal” yang dikemas dalam sebuah acara Satu Forum Kompas TV. Selain pembawa acara juga hadir beberapa pengamat dalam ragam bidang, juga beberapa petinggi partai.

Berbagai pertanyaan diajukan ke sang Jenderal, mantan Panglima TNI, yang berhasil mendekatkan rakyat dan TNI itu. Salah satunya adalah kasus korupsi dan HAM di lingkungan TNI. Merespon itu sang Jenderal dengan blak-blakan mengatakan bahwa sebenarnya penanganan telah dilakukan secara serius, bahkan melibatkan KPK. Sayang beliau kemudian diganti hanya beberapa bulan sebelum masa pensiun.

Tapi sebuah pertanyaan yang diajukan di akhir acara oleh hampir semua panelis adalah posisi beliau dalam menyikapi politik identitas. Sebuah sikap politik yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai “duri” dalam tubuh demokrasi bangsa.

Politik identitas kerap kali diartikan sebagai politik yang mengedepankan relasi emosional seraya merendahkan pertimbangan rasional. Sehingga pilihan yang diambil lebih karena bersifat dorongan primordial yang kurang mengedepankan pilihan karena pertimbangan kemanfaatan umum.

Pilihan yang berdasarkan identitas dilakukan karena relasi ras, etnis, kedaerahan, dan juga karena kesamaan keyakinan agama. Asumsinya bukan karena pertimbangan kemaslahatan umum.

Tapi benarkah pilihan demikian tidak sejalan dengan demokrasi dan kepentingan umum? Sejak kapan muncul istilah politik identitas itu? Apakah praktek politik identitas itu hanya terjadi belakangan ini, dan hanya dilakukan oleh segmen masyarakat tertentu?

Jawabannya tidaklah demikian. Sesungguhnya kecenderungan dan praktek politik identitas itu bukan sesuatu yang baru. Dan sejatinya kecenderungan ini telah ada sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan itu sendiri. Bahkan Al-Quran mengakui eksistensi tendensi pilihan identitas itu.

Dijadikannya manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa (syu’uub wa qabaa’il) adalah bentuk pernyataan lain bahwa kecenderungan pilihan identitas itu menjadi bagian dari tabiat alami manusia. Sehingga mempermasalahkannya adalah kegagalan dalam memahami tabiat dasar manusia itu sendiri.

Kecenderungan seperti ini ada dalam sejarah Musa AS misalnya. Ketika rekananan qabilahnya (sesama Bani Israel) dizholimi oleh seorang bangsa asli Mesir, Musa membela saudaranya hingga terbunuh sang Mesir itu.

Dalam dunia dakwah juga demikian. Diperintahkan agar dimulai dari keluarga terdekat, lalu meluas ke dunia luar. Tujuannya tentunya karena dorongan emosional tadi diharapkan keluarga akan lebih dekat, loyal, dan membangun pembelaan terhadap dakwah Islam.

Oleh karenanya saya tidak terkejut ketika dalam Pilikada Jakarta lalu misalnya hampir 100% pemilih Kristen, khususnya kalangan keturunan Tiongkok, memilih Ahok. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena sekali lagi itu memang bagian dari tabiat manusia.

Oleh karenanya sangat aneh ketika umat Islam misalnya menjatuhkan pilihannya karena pertimbangan kesamaan agama lalu dianggap mengganggu proses demokrasi.

Perlu dipahami, secara agama hubungan emosi keagamaan bagi Muslim sejati adalah hubungan emosional yang sangat mendasar. Dan karenanya akan sangat wajar dan alami jika pilihan Islam menjadi pertimbangan penting.

Sering kita mendengarkan bahwa di negara ini seorang kandidat non Jawa berat untuk memenangkan pilpres. Realitanya memang demikian. Sejak Indonesia Merdeka hingga saat ini orang nomor satu di negeri ini selalu orang Jawa.

Salahkah? Tentu tidak harus disalahkah. Karena merupakan naluri emosi manusia demikian realitanya. Kecenderungan kepada sesama suku itu sangat dipahami sebagai bagian dari tabiat manusia.

Tidakkah kita juga diingatkan di awal-awal proses pembentukan identitas nasional kita? Perumusan Pancasila diakui atau tidak melibatkan ikatan-ikatan primordial emosional itu. Tidaklah mengherankan jika isu agama menjadi salah satu isu yang hangat di awal-awal proses itu.

Tapi yang pasti ikatan emosional itu tidak harus mengesampingkan pertimbangan nasional. Sehingga pilihan kalimat pada akhirnya, khususnya Sila pertama Pancasila, sesungguhnya mengakomodir dua aspek; emosional dan nasional.

Intinya isu politik identitas jangan terlalu dibesarkan dan dijadikan momok yang menakutkan. Dan jawaban terhadap yang mempertanyakan juga tidak harusnya jawaban hitam putih. Tapi tergantung defenisi dan kecenderungan yang diajukan oleh setiap orang.

Yang terpenting pula kiranya dalam mengkritisi politik identitas jangan parsial dan memihak. Seolah praktek politik identitas menjadi ancaman demokrasi ketika dilakukan oleh kelompok tertentu. Bahkan didramatisir secara berlebihan seolah menjadi ancaman demokrasi. Padahal, di dunia Barat saja, kecenderungan itu menjadi bagian dari proses politik yang tidak perlu menjadi momok yang menakutkan.

Itulah sebabnya di negara-negara maju sekalipun baru segelintir minoritas, Muslim misalnya, yang terpilih memegang kepemimpinan publik. Bandingkan misalnya dengan Indonesia, negara Muslim terbesar dunia, setiap kelompok agama diwakili dalam kabinet pemerintahan. Bahkan ada masa-masa di mana minoritas serasa lebih berkuasa.

Tapi yang terpenting pula adalah bahwa antara idealisme dan realita politik harusnya terakomodir secara imbang. Idealnya memang adalah memilih karena pertimbangan “kepentingan nasional”. Tapi jangan lupa, pemaknaan “kepentingan” tidak terlepas dari pemahaman masing-masing segmen dalam masyarakat sebuah bangsa.

Maka pertimbangan agama misalnya bagi semua pemeluk agama adalah bagian dari kepentingan nasionalnya. Apalagi dalam konteks Indonesia yang memang bukan negara sekuler. Walaupun bukan juga negara agama atau teokrasi, tapi agama menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Ringkasnya, pilihan ideal itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan kepentingan nasional (national interests). Seseorang dipilih karena kapabilitas dan integritasnya. Tapi semua itu tidak harus mengesampingkan aspek-aspek emosional, seperti ras, suku dan etnis, dan agama.

Sebaliknya hubungan emosional itu justeru dapat dimaksimalkan untuk membangun kepentingan bersama bagi seluruh bangsa. Itulah yang terjadi di awal-awal menentukan identias bangsa dan negara ini. Dan itu pula khusus komitmen umat Islam di Nusantara ini.

Sosok Nusantara

Sungguh menarik acara Kompas TV semalam itu. Tentu menampilkan sosok Jenderal GN menjadi bagian dari sesuatu yang memang momentumnya yang sangat menarik. Apalagi dalam konteks tahun politik di negara ini.

Bagi Saya pribadi hal yang paling menarik dari sosok seorang Jenderal GN adalah perpaduan antara karakter keagamaan (agamis) dan kebangsaan (nasionalis). Dalam dunia yang didominasi tendensi ekstrim, apalagi mempertentangkan antara agama dan negara, sosok Jenderal GN tampil sebagai jembatan.

Soliditas keagamaan beliau nampak dari keyakinan seorang Muslim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits. Bahwa kekuasaan itu adalah bagian dari Qadar Ilahi. Allah yang menentukan siapa yang akan menjadi penguasa dan siapa pula yang diakhiri dari kekuasaan (Ali Imran: 26).

Bahkan dalam acara ILC malam ini ekspresi itu semakin meyakinkan dengan istilah “menjemput takdir”. Dan bahwa Allah itu Maha membolak balikkan hati manusia. Saya menilai ekspresi ini adalah ekpresi kedalaman religiositas sang Jenderal.

Sementara sosok beliau sebagai nasionalis tulen jelas dari kepribadian beliau yang merangkul seluruh elemen bangsa. Berbagai kebijakan maupun sikap pribadi di saat menjabat sebagai Panglima RI menunjukkan itu.

Ringkasnya Jenderal GN adalah sosok tokoh nasional Nusantara sejati. Karena sejatinya kata Nusantara merupakan pertautan antara nilai-nilai agama dan kebangsaan. Dan keunikan sekaligus keunggulan Nusantara memang salah satunya ada pada pertautan kedua nilai itu.

Karenanya Jenderal Gatot bisa menjadi alternatif pemimpin Nusantara masa depan yang bersifat alami. Karena sekali lagi, dalam dirinya mengalir kedua nilai kenusantaraan yang bersifat integral tadi. Semoga!

Slipi, 24 April 2018

* Presiden Nusantara Foundationm

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close