Hukum

Polisi Dalami Unsur Pidana Iklan Kampanye PSI

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Bareskrim Polri tengah mempelajari unsur pidana di iklan kampanye PSI. Kasubdit IV bagian Poldok Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Djuhandi belum mau berkomentar banyak mengenai dugaan pelanggaran pidana PSI. Sebab, pihaknya baru menerima secara resmi laporan tersebut.

“Kami pelajari dulu,” katanya di Jakarta, Kamis.

Polisi memang memiliki kewenangan menindak pidana pemilu atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 1 poin ke 28.

“Sentra Penegakan Hukum yang selanjutjnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri,” demikian isi poin ke 28 pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.

Sebelumnya, ketua Bawaslu Abhan telah meneruskan pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close