Kriminal

Polisi Bekuk Sindikat Order Fiktif Ojek Online, Keuntungan Rp10 Juta Perhari

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Penyidik dari Subdirektorat IV Cyber Crime Polda Metro Jaya menciduk empat orang yang diduga membobol aplikasi ojek online untuk melakukan penipuan. Mereka membuat order fiktif hingga beberapa kali sehingga mendapat keuntungan dari perusahaan ojek online.

Mereka yang diamankan dalam penangkapan ini yakni RP, RW, CP, dan KA.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan para tersangka ini membuat aplikasi di telepon pintar yang bisa membobol aplikasi ojek online.

Setelah berhasil membobol, tersangka kemudian mengoperasikan puluhan akun gojek untuk membuat order fiktif.

“Para tersangka ini melakukan order fiktif seakan-akan ada penumpangnya, padahal tidak ada,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Rabu (13/2).

Penangkapan bermula dari laporan perusahaan ojek online yang mengidentifikasi perangkat lunak tak dikenal yang masuk dalam sistem aplikasi.

Dari penyelidikan yang dilakukan diketahui pelaku beroperasi dari sebuah ruko di Jelambar, Jakarta Barat.

Penangkapan dilakukan. Dari tangan para tersangka diamankan sejumlah barang bukti, di antaranya puluhan ponsel yang digunakan untuk mengorder dan bertransaksi fiktif, puluhan kartu ATM, sejumlah modem, dan kartu identitas.

Argo menyebut masing-masing tersangka memiliki 15 hingga 25 akun ojek online. Dari satu akun, tersangka mampu mendapatkan order hingga 24 kali per hari.

Dengan jumlah order tersebut, perusahaan ojek online harus membayar sekitar Rp350 ribu untuk tiap akun per hari. Sehingga, masing-masing tersangka bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp10 juta per hari.

“Satu orang itu mempunyai beberapa akun (Go-Jek), ada yang punya 15 akun, 20 akun, dan 30 akun. Kalau total satu orang bisa mendapatkan Rp7-10 juta menggunakan satu akun,” kata Argo.

Saat diinterogasi, empat tersangka mengaku telah melakukan aksinya sejak November 2018 lalu.

Atas perbuatannya para pelaku dikenakan Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi elektronik dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp12 miliar.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close