Ekonomi

Polemik Impor Beras, Menko Darmin: Data Meleset Setiap Tahun

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Terjadinya polemik impor beras antara Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) selalu meleset.

“(Data meleset) setiap tahun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, di kantornya, Rabu malam (19/9/2018).

Padahal, lanjutnya, Kementan memegang peran penting dalam penentuan kebijakan impor beras ini.

Menurutnya, jika data proyeksi produksi tepat sesuai angka yang diberikan Kementan, ia tak akan mengambil langkah impor. Meski kementeriannya tetap mempertimbangkan data proyeksi produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu,” jelasnya.

Sayangnya, sampai saat ini, menurut Darmin, data proyeksi produksi dari Kementan tetap saja meleset, sehingga mungkin memberikan persepsi yang berbeda bagi masing-masing lembaga yang terkait dengan kebijakan ini.

Lebih lanjut, Darmin membeberkan bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi.

Jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton karena digunakan Bulog untuk operasi pasar. Sebab, kala itu harga beras medium cukup tinggi menyentuh Rp11.300 per kilogram (kg). Padahal, patokan Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp9.450 per kg.

“Tapi jangan dikira angka 903 ribu ton ini banyak karena konsumsi masyarakat per bulan itu sekitar 2,3-2,4 juta ton. Artinya, 903 ribu ton lebih sedikit dari 10 hari. Makanya kami putuskan impor 500 ribu ton,” jelasnya.

Darmin mengatakan ketika pemerintah memutuskan impor 500 ribu ton, Kementan mengeluarkan data proyeksi produksi beras akan mencapai 13,7 juta ton dalam tiga bulan.

Rinciannya, proyeksi produksi Januari 2018 sebesar 2,5 juta ton, Februari 2018 4,7 juta ton, dan Maret 2018 6,5 juta ton.

Pada kenyataannya, sampai rapat koordinasi kedua pada 19 Maret 2018, posisi stok beras yang ada di Bulog tinggal 590 ribu ton. Artinya, tidak ada penambahan pasokan beras sesuai angka yang diproyeksikan Kementan.

Ditambah lagi, pasokan beras Bulog tinggal 509 ribu ton karena impor sebanyak 500 ribu ton yang sudah diberikan Kemendag ke Bulog sesuai kesepakatan rakor belum terealisasi.

“Alasannya karena mereka (negara produsen beras impor) panennya baru Maret 2018. Kemudian, soal perkapalan itu cukup lama, jadi ini masalah persiapan. Intinya, akhir Februari belum masuk,” terangnya.

Darmin menyatakan kebijakan impor beras tahap dua sebanyak 500 ribu ton mau tidak mau harus dikeluarkan lagi. Hal ini dilakukan karena pemerintah tak mau mengambil risiko bila tiba-tiba pasokan beras tidak bisa menutup kebutuhan masyarakat.

Namun, Kementan kembali memberikan angka proyeksi produksi yang tinggi, yaitu sebanyak 6,5 juta ton saat rakor pada 28 Maret 2018. Saat itu, pasokan beras Bulog meningkat menjadi 649 ribu ton dan harga beras sudah turun menjadi Rp11.036 per kg.

“Tapi panen raya sudah mau habis, ‘Wah siapa yang mau percaya bahwa ini akan beres-beres saja, akan baik-baik saja?’ Sehingga kami putuskan impor lagi 1 juta ton,” katanya.

Total izin impor yang dikeluarkan Kemendag pun mencapai 2 juta ton sepanjang tahun ini. Namun, tiba-tiba hal ini justru menimbulkan perseteruan antara Bulog dengan Kemendag.

Bulog merasa tidak perlu lagi mengimpor karena jumlah pasokan beras di gudangnya telah mencapai 2,2 juta ton. Padahal, kata Darmin, jumlah itu sebanyak 1,4 juta ton merupakan hasil impor.

“Jadi kalau tidak ada impor, isinya hanya 800 ribu ton, sehingga menurut saya ini tidak perlu gaduh. Gudang itu penuh karena impornya 1,4 juta ton. Kalau tidak impor waktu itu, repot kami. Jadi itu sudah jadi pertimbangan matang,” ujar Darmin.

Untuk itu, Darmin berharap ke depan data proyeksi produksi bisa lebih akurat diberikan oleh Kementan, sehingga tidak menimbulkan persepsi berbeda dalam pengambilan kebijakan impor ini dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan antara institusi terkait. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close