Kriminal

Polda Jatim Bongkar Komplotan Pelaku Aborsi

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Polda Jawa Timur membongkar jaringan pelaku aborsi yang biasa melakukan praktik di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Polisi mengamankan 7 tersangka dan sejumlah barang bukti lainnya.
Menurut Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara Syarifuddin didampingi Kanit 3 Subdit 4 AKP Tinton Yudha, terbongkarnya praktik aborsi ini setelah dilakukan penggerebekan.

“Kita grebek dan langsung kita amankan semua pelaku dan barang bukti yang ada saat itu di lokasi,” terang Wadirreskrimsus AKBP Arman Syarifuddin, Selasa (24/6/2019).

Para tersangka yang diamankan di antaranya LWP (28), TS (30), MSA (32), RM (26), MB (34), VNS (26) dan FTA (32).
Kronologis kejadian berawal dari bulan Maret 2019 unit 3 Subdit 4, Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim mendapat informasi tentang adanya praktik aborsi.

Setelah diselidiki sekitar 8 April 2019 sekitar pukul 15.30 wib petugas melakukan under cover untuk mengungkap praktik aborsi dan melakukan penggrebekan dan penggeledahan di kamar 1120 hotel Great Diponegoro jalan Raya Diponegoro 215 dan ditemukan adanya kegiatan praktik tanpa izin sebagai tenaga kesehatan serta barang buktinya yang dilakukan tersangka LWP selaku otak tersangka aborsi.

Selanjutnya polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka MSA selaku penyuplai dana, dan tersangka RM yang membantu proses aborsi, yang membantu tersangka TS yang mengaborsi.

Kemudian polisi terus mengembangkan kasus ini untuk mengetahui jalur peredaran obat keras yang digunakan sebagai obat aborsi dan kemudian Kamis dan Jumat polisi menangkap tersangka MB dan VNS selaku suplaiyer obat, FTA selaku apoteker. LWP menggunakan obat keras dari tersangk apensuplaidan apoteker untuk menggugurkan kandungan tersangka TS.

Sedangkan modus aborsi tersangka Laksmita Wahyuning Putri, melakukan praktek aborsi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Saat diperiksa tersangka LWP mengaku sudah dua tahun lalu melakukan praktek aborsi dan sudah 20 orang serta berpindah pindah lokasi ada 9 lokasi.

“Tiap praktek diminta i Rp 1 juta,” ujarnya.

Akibat perbuatannya dikenakan pasal nomer 36 tahun 2014 tentang kesehatan, undang undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal UU nomer 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 55 ayat 1 KUHP. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close