PKB Minta PPP Legowo untuk Kursi Wakil Ketua MPR

PKB Minta PPP Legowo untuk Kursi Wakil Ketua MPR

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pernyataan Sekjend PPP Arsul Sani menilai PKB tidak memiliki legitimasi untuk menduduki jabatan Wakil Ketua MPR RI melalui revisi UU MD3, itu sebagai tindakan yang tidak didasari pemikiran yang jernih, tidak legowo.

“Jadi, silakan ditelaah kembali bunyi Pasal 427a Huruf c dari UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tersebut. Bahwa penambahan kursi wakil ketua MPR diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pileg 2014 untuk urutan ke-1, 3, dan 6, dan PKB di urutan ke-6,” tegas politisi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Jumat (16/3/2018).

Menurut anggota Komisi V DPR itu, representasi suara terbanyak di DPR adalah jumlah kursi di DPR, yang berbeda dengan perolehan suara secara nasional.

Seperti berikut ini PDIP 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, NasDem 35 kursi, dan Hanura 16 kursi.

”Perolehan suara atau kursi PKB di DPR hanya 47 kursi, lebih rendah dari PAN yang memperoleh 49 kursi. Tapi, berdasarkan perolehan suara terbanyak di DPR maka PKB menduduki posisi ke-6, sedangkan PAN di posisi ke-5,” ujarnya.

Dengan demikian kata Neng Eem, legitimasi PKB yang mengusulkan Ketua Umumnya yaitu Muhaimin Iskandar untuk menduduki kursi wakil ketua MPR, sangat jelas dan kuat.

“Seharusnya legitimasi PKB ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena dasar hukumnya sudah jelas dan tegas. Kalaupun masih ada pihak yang mempertanyakan hal tersebut, kemungkinan besar pihak tersebut belum bisa legowo sehingga pikirannya pun tidak jernih,” pungkas politisi dari Dapil Jabar V (Cianjur dan kota Bogor) ini.