Politik

PK, Jalan Terakhir Korban First Travel

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Jalan terakhir bagi ribuan korban umroh oleh First Travel untuk menuntut keadilan hanya melalui peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dilansir MA, Jumat (15/11/2019) lalu, yang mengembalikan aset PT. First Travel ke negara.

“Pengembalian aset korban umroh senilai Rp 1 triliun itu pada negara itu tidak adil. Karenanya selain PK, harus ada terobosan hukum lain agar aset itu kembali pada 3.300 –an korban umtoh PT. First Travel,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Sadzily.

Hal itu disampaikan Ace, dalam dialektika Demokrasi dengan ma “Ideal Aset First Travel Disita Negara?” bersama, anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, dan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Untuk itu lanjut Ace, Komisi VIII DPR akan memanggil Kemenag RI untuk menjelaskan masalah ini.

“Putusan MA ini tidak adil, dan yang terpenting negara harus memberikan kepastian hukum terhadap korban First Traveln agar memberikan rasa keadilan,” ungkapnya kecewa.

Hal yang sama disampaikan Diah Pitaloka dan Yenti, jika PK satu-satunya jalan mencari keadilan. Selain itu menurut Yenti, harus ada revisi terhadap UU dan aturan terkait penyitaan aset korban penipuan atau pencucian uang oleh swasta.

“UU TPPU itu sudah mengatur, tapi pelaksanaannya belum optimal,” katanya.

Yang pasti menurut Yenti, tak satu pun dari aset itu milik negara, tapi kenapa dikembalikan ke negara? Apalagi aset itu hanya senilai Rp40 miliar, dari sekitar Rp1 triliun. Sehingga satu-satunya jalan adalah menempuh PK ke pengadilan.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, jika yang menjadi korban dalam kasus tersebut hanya satu orang dan terbukti bahwa barang yang disita adalah miliknya di persidangan, maka barang-barang tersebut dapat dikembalikan ke orang tersebut.

“Sementara First Travel kan tidak ada yang dihadirkan di persidangan, ribuan itu ‘uangku berapa, daftar lewat siapa, buktinya mana’, ada tidak yang menunjukkan itu. Saksinya apa didatangkan semua, ribuan itu. Sekarang seandainya diserahkan, diserahkan ke siapa, jemaah yang mana, bagaimana cara membaginya, siapa yang berani mengatasnamakan kelompok itu kira-kira?” jelas Abdullah. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close