Catatan dari Senayan

Pinjol Ilegal dan Regulasi yang Gagal

Pinjol Ilegal dan Regulasi yang Gagal
Ilustrasi foto CNBC Indonesia

PINJAMAN online alias pinjol dalam  setahun  terakhir ini menjadi sangat populer. Pinjol menjadi perbincangan dan berita menarik yang  menghebohkan. Pinjol meresahkan masyarakat, terkait besarnya bunga yang dikenakan dan cara penagihannya. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo turun tangan. Titik baliknya, giliran pengelola pinjol yang kalang kabut. Polisi bertindak,  menangkapi mereka,  melaksanakan instruksi Presiden kepada Kapolri.

Para peminjam pinjol ilegal  sebenarnya sudah lama menjerit. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Jeritan mereka kurang didengar pemerintah. Pengelola pinjol semakin merajalela menjadikan peminjamnya sebagai sapi perah dengan berbagai ketidakwajaran pengenaan bunga dan perlakuan semena-mena. 

Benarkah pemerintah diam dengan fenomena pinjol yang meresahkan? Mengapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  membiarkan semuanya berlalu? Ini tudingan yang terlontar. Negara dituding ini menjadi persemaian  tumbuhsuburnya pinjol ilegal yang mempermainkan masyarakat bawah. Negara hanya bisa memblokir aplikasi pinjol ilegal tanpa bisa menyentuh korporasinya. 

Tidak semua tudingan itu benar.  Satgas Waspada Investasi menyebutkan, sejak 2018 sampai dengan Juli 2021, pihaknya sudah menutup 3.365 fintech lending ilegal. Kemenkominfo juga punya data. Sejak 2018 sampai dengan 15 Oktober 2021, pihaknya telah menutup 4.874 akun pinjaman daring. 

Apa pun tindakan pemerintah kenyataannya pinjol dalam beberapa tahun terakhir menjadi semacam predator perekonomian rakyat kecil. Mereka bergerak memporakporandakan ketenteraman golongan masyarakat bawah yang tengah susah berusaha akibat pandemi. Ada celah hukum yang membuat aparat tak berdaya terhadap korporasi  pinjol. Kemajuan penggunaan IT dalam bisnis finance technologi (fintech) tak terkejar oleh regulasi yang memadai.

Ketiadaan undang-undang tentang fintech menyebabkan regulator dan kepolisian sulit menindak korporasi pinjol ilegal. 

Pinjol ilegal dianggap bukan tindak pidana karena tidak ada undang-undang yang mengatakan secara eksplisit sebagai tindak pidana. Penyelenggara pinjol ilegal baru bisa dijerat hukum setelah adanya laporan masyarakat.  OJK seolah tak berdaya. Demikian juga Kemenkominfo penjaga lalu lintas teknologi  informasi.

Akibat ketiadaan  aturan hukum yang  memadai pemerintah belum mampu mengendalikan menjamurnya korporasi pinjol karena OJK ataupun Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap korporasi fintech lending ilegal. Kedua institusi itu sebatas memblokir aplikasi pinjol ilegal. 

Kita tidak ingin fenomena pinjol yang membuat derita rakyat kecil hanya diselesaikan oleh instruksi Presiden dan tindakan kepolisian semata. Perlu ada dasar hukum yang kuat. Pemerintah dan DPR mesti membentuk undang-undang dan peraturann turunannya agar ada acuan yang jelas  terhadap pengendalian pinjol. 

Teknologi informasi memang terbukti memudahkan pergerakan perekonomian, termasuk untuk rakyat kecil. Namun tanpa regulasi yang jelas akan membuat kacau tatanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Regulasi adalah bagian terpenting dari perlindungan negara terhadap rakyatnya berupa keadilan,  kepastian hukum, dan kemanfaatan. (*)