Politik

Pimpinan DPR: Larangan Eks Koruptor Nyaleg Juga Diterapkan untuk Eksekutif

JAKARTA, SENAYANPOST.com – KPU menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) 2019 meski masih menjadi perdebatan. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta larangan itu kembali dikaji.

“Konteksnya apakah (larangan itu) sesuai dengan tata urutan perundangan atau tidak. Jadi menurut saya silakan dikaji,” kata Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen,, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Taufik mengatakan, pada prinsipnya, dia setuju dengan larangan tersebut. Namun aturan eks koruptor dilarang nyaleg tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, salah satunya UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kita tidak mengatakan tidak mendukung PKPU. Siapa pun pasti mendukung,” katanya.

Taufik pun mengusulkan larangan tersebut tak hanya diterapkan untuk legislatif. Aturan ini juga harus diterapkan kepada eksekutif.

“Seluruh eksekutif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, kalau perlu calon presiden ya tidak boleh koruptor, atau mantan koruptor. Kenapa harus legislatifnya terus,” ujar Waketum PAN itu.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close