Tak Berkategori

Pimpin KPK, Firli Tak Perlu Mundur Polri

JAKARTA, SENAYANPOST.com — Dua partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) satu suara membela Irjen Pol Firli Bahuri agar tak perlu mundur sebagai anggota Polri saat nanti menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kondisi ini berbeda dengan yang dilakukan Basaria Panjaitan saat terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada 2015 silam.

“Enggak perlu (mundur), kecuali dia pensiun,” kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (21/11/2019).

Dia menerangkan bahwa Firli cukup mundur dari jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarharkam) Polri yang saat ini tengah dipangku.

“Posisi dia sebagai Kabarharkam harus mundur karena ada jabatan KPK. Sebagai polisi, dia masih tetap sebagai anggota Polri. Tidak ada alih status,” kata Masinton

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak mengharuskan anggota Polri mundur jika menduduki jabatan tertentu di luar Polri.

Dia mengatakan ketentuan tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua MPR itu mencontohkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dikepalai polisi aktif yakni Komjen Suhardi Alius dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang juga dikepalai jenderal polisi bintang tiga aktif yaitu Heru Winarko.

“Jadi di dalam undang-undang tentang kepolisian sebagaimana UU TNI, itu diperbolehkan anggota Polri sebagaimana juga anggota TNI menjabat jabatan-jabatan tertentu yang di mana yang bersangkutan itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri atau anggota TNI,” ucap Arsul

Pernyataan Arsul ini bertentangan dengan bunyi Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Menanggapi aturan itu Arsul mengatakan jika Firli dituntut mundur, maka seharusnya semua penyidik KPK yang berasal dari institusi Polri dan penuntut dari Kejaksaan juga harus mengundurkan diri.

Dia berpendapat bahwa aturan itu juga seharusnya diterapkan untuk semua lembaga, bukan hanya di KPK. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close