Pilkada dan Lingkaran Korupsi

13:21
336
BIAYA KEKUASAAN -- Hasil monitoring biaya yang dikeluarkan para calon bupati/walikota di Jawa pada Pilkada 2013 rata-rata antara 30 sampai 50 milyar, untuk gubernur bisa 10 sampai 30 kalinya. Bisa diperkirakan berapa seluruh biaya yang ditangung semua calon di seluruh Indonesia.

TANGGAL 8-10 Januari partai politik (gabungan) mendaftar pasangan calon kepala daerah jagoannya ke KPU daerah masing-masing. Model demokrasi kita menggiring berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemerintah lewat KPU menyiapkan seluruh dana penyelenggaraan pilkada mulai dari persiapan sampai pengumuman hasil secara tuntas. Jumlahnya sangat besar, mencapai 15,2 triliun rupiah.

Biaya belasan triliun rupiah itu wajar karena sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pilkada 2018 ini. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115. Luar biasa. Dengan jumlah sebanyak itu, Pilkada serentak sama dengan separuh Pemilu yang melibatkan seluruh, 34 provinsi di Indonesia. Yang ditanggung KPU termasuk biaya sosialiasasi, biaya kampanye, biaya pemasangan tanda gambar sampai biaya saksi.

Tapi biaya itu realtif kecil jika dibandingkan dengan akumulasi biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah. Benar sudah banyak biaya yang ditanggung KPU, tapi hasil monitoring biaya yang dikeluarkan para calon bupati/walikota di Jawa pada Pilkada 2013 rata-rata antara 30 sampai 50 milyar, untuk gubernur bisa 10 sampai 30 kalinya. Bisa diperkirakan sendiri berapa seluruh biaya yang ditangung semua calon di seluruh Indonesia.

Kata orang pintar, demokrasi itu memang mahal. Tersihir kata-kata itu para calon biasanya bermata gelap. Dana dari mana pun, harta pribadi, dari pinjaman, dari sana-sini yang kadang tidak legal digunakan. Begitu maju sebagai calon, targetnya harus menang. Kadang dengan menghalalkan segala cara. Calon dari partai nasionalis, religius, independen, tak ada bedanya.

Wajar pula kalau kemudian setelah sang calon terpilih menjadi kepala daerah, banyak di antara mereka yang aji mumpung memupuk kekayaan dengan memanfaatkan jabatan. Yang berhasil menjabat di periode 5 tahun pertama ingin menyiapkan dana untuk menang lagi di periode kedua. Yang menjabat untuk periode kedua ingin memulihkan seluruh modal yang dikeluarkan selama dua kali berkontestasi merebut jabatan.

Nah kalau diberitakan banyak gubernur, bupati, dan walikota atau para wakilnya yang dalam beberapa tahun terakhir ini terlibat kasus korupsi dan terkena Operasi Tangkap Tangan alias OTT ya wajar-wajar saja. Banyak di antara mereka memburu jabatan sekaligus berburu rente. Keduanya saling berkelindan. Korupsi, suap menyuap, main proyek menjadi sangat biasa. Sedikit dari mereka yang berniat untuk menjadi kepala daerah yang benar-benar ingin memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat.

Comments

comments