Pilkada 2020, Polri Temukan 13 Dugaan Tindak Pidana

Pilkada 2020, Polri Temukan 13 Dugaan Tindak Pidana
Awi Setiyono

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Dividi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengungkapkan kepolisian menangani 13 perkara dugaan tindak pidana yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilkada 2020 hingga Senin (5/10/2020). Data itu merupakan hasil yang dihimpun dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Jumlah laporan atau temuan sebanyak 90 perkara, yang diteruskan ke Polri sebanyak 13 perkara," kata Awi Setiyono, Selasa (6/10/2020).

Awi menambahkan, dugaan tindak pidana terjadi di Lampung Timur, Hulu Sungai Tengah, Kutai Timur, Marowali Utara, Minahasa Utara, Kepulauan Aru, Waropen, Supiori, Membramo Raya, Merauke, dan terakhir Raja Ampat.

Ia menambahkan, ada beberapa kasus yang tidak dilanjutkan proses penanganannya sehingga polri mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3), serta ada juga yang berlanjut.

"Penyidikan sebanyak 2 perkara, P-19 sebanyak 1 perkara, tahap 2 sebanyak 4 perkara, dan SP3 sebanyak 6 perkara," kata Awi.

Seluruh kasus itu diklasifikasikan ke dalam enam jenis dugaan pelanggaran pidana. Pertama, kata Awi, pelanggaran terkait dengan pemalsuan serta tidak melaksanakan proses verifikasi dan rekapitulasi sebanyak total delapan kasus.

Kemudian, terdapat kasus mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai paslon sebanyak dua perkara. Lalu, terdapat juga dua kasus yang menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon dan mahar politik satu kasus.

"Pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 1 pelanggaran di wilayah Ketapan dengan jenis pelanggaran, peserta kampanye melebihi batas dan dikenakan sanksi larangan kampanye tiga hari dengan metode yang sama," pungkasnya. (Jo)