Pilkada 2020 Jangan Sampai jadi Klaster Corona Baru

Pilkada 2020 Jangan Sampai jadi Klaster Corona Baru

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, jangan sampai menjadi klaster baru virus corona (Covid-19).

“Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan pilkada, sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas soal ‘Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’ seperti disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8/2020).

Pelaksanaan pilkada, lanjut Jokowi, harus tetap berjalan demokratis, langsung umum bebas rahasia (luber), jujur, adil. Selain itu, pelaksanan juga harus mengutamakan aspek kesehatan maupun keselamatan petugas, peserta pilkada, dan para pemilih.

“Dua hal yang menjadi tekanan utama bahwa Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas dan aman Covid sehingga aspek kesehatan, keselamatan petugas, peserta, dan tentu pemilih harus menjadi prioritas,” katanya.

Sejumlah negara di dunia, lanjut Jokowi, juga tetap menyelenggarakan pemilihan umum di tengah pandemi covid-19 di antaranya Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

Berkaca dari pelaksanaan pemilihan umum di negara tersebut, Jokowi berharap agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberi rasa aman dan kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik,” ucap Jokowi.

Di samping itu, Jokowi menilai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi juga bisa menjadi momentum untuk menampilkan cara baru. Pihak yang bersangkutan dituntut untuk mengambil langkah baru berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di tengah wabah.

“Ini jadi momentum baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi, baik dalam berdemokrasi di masa pandemi, dari sisi penyelenggara, dari sisi peserta,” tuturnya.

Jokowi juga mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kesiapan anggaran Pilkada 2020. Ia juga akan meminta laporan antisipasi keamanan dan kerawanan dalam pelaksanaan pilkada.

“Nanti saya meminta laporan antisipasi keamanan dan kerawanan dalam pilkada ini yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada, baik pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Jokowi.

Pemerintah dan DPR sebelumnya resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar 9 Desember 2020. Gelaran Pilkada ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat pandemi Covid-19. (Jo)