Nasional

Pilkada 2018, Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memproses 35 kasus dugaan pelanggaran menjanjikan uang atau politik uang pada masa tenang Pilkada 2018, tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018.

“Data politik uang yang diproses oleh Bawaslu kabupaten atau kota sebanyak 35 kasus,” ujar Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo saat konferensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ia menambahkan, dugaan politik uang paling banyak terjadi di Sulawesi Selatan yakni dengan 8 kasus. Selanjutnya, Sumatera Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus.

Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 kasus dugaan politik uang. Selain itu, ada provinsi Sulawesi Barat dan Banten dengan 2 kasus.

“Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jabar, dan Jatim masing-masing satu kasus,” kata dia.
Pelanggaran lain

Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Fritz Edward Siregar menyampaikan beberapa hasil pengawasan saat masa tenang Pilkada 2018.

Pertama, kata Fritz, deklarasi relawan yang saat masa tenang sebesar 39 kasus. Selanjutnya, ada kegiatan bazar murah saat masa tenang sejumlah 19.

Ketiga, kata dia, kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan sebanyak 14 kasus. Selain itu pembagian sembako 37 kasus, pertemuan terbatas yang dilakukan pasangan calon ada 51 kasus.

Selanjutnya, hasil pengawasan Bawaslu saat masa tenang yakni terdapat alat peraga 155 kasus dan penyebaran bahan kampanye sejumlah 154 kasus. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close