Konsultasi Hukum

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Perusahaan Transportasi Online)

Pertanyaan:

Kepada rubrik konsultasi hukum Senayan Post.

Saudara saya pernah bekerja di Perusahaan Transportasi Online sebagai pengemudi ojek online. Pada suatu ketika saudara saya membawa seorang penumpang, kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat peristiwa itu, penumpang tewas ditempat setelah mengalami pendarahan dan saudara saya dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas dugaan kelalaian.

Yang ingin saya tanyakan adalah, saudara saya bekerja dibawah perusahaan transportasi online tersebut, apakah bisa jika perusahaan tersebut dimintakan pertanggungjawaban juga secara pidana?

Demikian Terimakasih.

ZAINAL Madura.

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan saudara

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana awalnya dibebankan pada orang perorangan yang melakukan perbuatan (pidana) yang biasa disebut subyek hukum atau dengan kata lain sesuatu (orang/badan hukum) yang oleh hukum diberikan hak yang sekaligus dilekati kewajiban.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 59 KUHP, yang berbunyi: “Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Lalu sesuai perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang usaha, dimana orang perorang melakukan hubungan kerja dan atau penanaman modal usaha yang bisa saja bersetuhan dengan perbuatan pidana maka sudah tidak pas lagi bila subyek hukum pidana hanya orang perorang padahal dalam perbuatannya ada hubungan kerja dengan pihak lain, maka lahir lah subyek hukum berbentuk badan hukum. Dengan demikian bila seseorang melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perjanjian dengan badan hukum, maka tidak serta merta pertanggungjawabkan di bebankan oleh perorangan tetapi badan hukum harus dilibatkan yang saat ini dikenal dengan tindak pidana korporasi.

Pengertian koorporasi itu sendiri adalah berkumpulnya orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Tindak pidana korporasi berbentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang orang perorang yang terikat hubungan kerja dan sejenisnya yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi sementara bentuk korporasi menurut jenisnya dapat berupa ; Perseroan Terbatas,Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan usaha dagang.

Walalupun KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana tetapi sudah banyak yang mengatur yang biasa disebut dengan UU Khusus. Untuk di Indonesia korporasi masuk subyek hukum dimulai pada tahun 1951 dengan lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Undang undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, terkait pertanyaan apakah perusahaan/korporasi transpotasi online dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Maka harus melihat norma yang dimuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLJ), dalam Pasal 315 yang menyebutkan:
(1) dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan atau pengurusnya;
(2) dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini;
(3) selain pidana denda perusahaan angkutan umum dapat dilakukan pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggara angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Lalu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memperjelas pengertian subyek hukum korporasi, sebagaimana dimuat Pasal 3 : “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi”.

Untuk menjawab pertanyaan, dimana pengemudi ojek online memiliki hubungan dengan perusahaan transportasi online adalah hubungan kemitraan. Pengemudi menyetujui semua risiko maupun kewajiban yakni pengemudi bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan penyediaan jasa oleh mitra kepada konsumen.

Tetapi bila dihubungkan dengan norma hukum yang termuat dalam UULLJ serta PERMA Nomor 13 Tahun 2016, lalu hubungan kemitraan memuat kepentingan antara pihak, yakni perusahaan transportasi dan pengemudi ojek online yakni perusahaan transportasi online dan pengemudi akan memperoleh atau menghasilkan keuntungan dengan sistem pembagian hasil yaitu dengan sistem dibagi menjadi dua. Di mana perusahaan mendapat 20% dan untuk pengemudi mendapatkan 80%.

Menurut hukum, walau belum ada pengaturan tentang perusahaan transportasi online, Maka pengemudi dan perusahaan yang usahanya bidang transportasi secara hukum harus tunduk pada peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan Cq Pasal 315 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperkuat PERMA Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 Maka, menurut hukum perusahaan transportasi online tersebut dapat dimintakan pertanggunggjawaban secara pidana.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.
Konsultan Hukum LKBH Intan Bandarlampung

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close