Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan

Pertanggungjawaban Maskapai Penerbangan

Pertanyaan:

Kepada pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com. Pada awal tahun 2021 Indonesia  berduka atas tragedi kecelakaan pesawat dengan jurusan Jakarta-Pontianak yang hancur di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Sehingga seluruh penumpang yang ada dalam pesawat itu tidak ada yang selamat.

Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi maskapai penerbangan terhadap tragedi jatuhnya pesawat tersebut?

Demikian pertanyaan kami, terimakasih atas perhatian dan jawabannya.

Lakoni
Lampung Tengah.


Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan dari saudara Lakoni di Lampung Tengah.

Sebelumnya kami turut prihatin dan mengungkapkan duka cita yang mendalam atas tragedi jatuhnya pesawat yang menimpa Indonesia. 

Ada beberapa bentuk prinsip tanggung jawab pengangkut yang dikenal dalam kegiatan pengangkutan yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya, baik itu cara pembebanan pembuktian, besarnya ganti kerugian dan sebagainya. 

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini ialah tanggung jawab. 

Sebagaimana definisi tanggung jawab menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ialah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan berbunyi:
“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”

Pasal 165 berbunyi:
Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2009

Adapun ketentuan ganti rugi terhadap penumpang diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara. 

Adapun sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara berbunyi bahwa “penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas sebagaimana menurut hukum, maskapai penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab kepada para penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat dan wajib untuk mengganti kerugian sebagai bentuk tanggungjawab kepada para penumpang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan. 

Ganti rugi yang diberikan oleh pihak maskapi penerbangan dalam bentuk sejumlah uang dengan besarnya jumlah ganti rugi dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.
Konsultan Hukum LKBH Intan Bandar Lampung