Pertamina Serahkan PBBKB Rp107,4 Miliar ke Pemprov Babel

Pertamina Serahkan PBBKB Rp107,4 Miliar ke Pemprov Babel
Penyerahan PBBKB Pertamina ke Provinsi Babel (foto Akhmad Sadad-SP)

BABEL, SENAYANPOST.com - Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak sektor migas, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menyerahkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp107,4 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Apabila seluruh sumber pendapatan daerah, termasuk yang berasal dari sumber pendapatan pajak sektor migas dikelola secara tertib dan optimal, maka dipastikan dapat memberikan kontribusi dalam optimalisasi PAD daerah ini dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar General Manager PT pertamina (Persero) MOR II Sumbagsel, Asep Wicaksono Hadi, di Pangkalpinang, Kamis (17/9/2020).

Ia mengatakan, Pertamina MOR II Subagsel bersama Pemprov Kepulauan Babel telah menandatangani nota MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Rekonsiliasi Data PBBKB di Pulau Bangka dan Belitung, sekaligus menyerahkan PBBKB dari Januari hingga Agustus 2020 sebesar Rp107,4 miliar kepada Pemprov Babel.

Objek nota kesepahaman yang ditandatangan ini, kata dia, merupakan data penjualan dan penggunaan BBM dan pemungutan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Dengan ruang lingkup pelaporan dan rekonsoliasi data penjualan dan penggunaan BBM dan pemungutan PBBKB.

"Pada 2019 kontribusi PBBKB untuk Babel sebesar Rp204,7 miliar dan dengan adanya kerja sama ini tentunya penerimaan PAD provinsi penghasil timah ini akan meningkat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan, berharap dengan adanya nota kesepahaman ini dapat mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah dari migas yang transparan dan akuntabilitas pengelolaan PBBKB dapat ditingkatkan, serta sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak.

"Penandatangan MoU ini sebagai tindak lanjut dari saran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jalur distribusi dan penyaluran migas, hingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian pendistribusian di lapangan," ujar Erzaldi Rosman. (WS)