Perpecahan Palestina di Balik Roket Hamas

Perpecahan Palestina di Balik Roket Hamas
As'ad Said Ali

Oleh: As'ad Said Ali

SETELAH Presiden  Otoritas Palestina Yasser Arafat wafat pada tahun 2004 terjadi perpecahan antara Al Fatah yang menguasai Tepi Barat Selat Yordan berhadapan dengan Hamas yang menguasai Gaza. Fatah dipimpin oleh  Presiden Mahmoud Abbas, sedang Hamas dipimpin Khaled Mishal dan Ismail Haniya. Al Fatah didukung Mesir dan Arab Saudi cs sedang Hamas (Ikhwanul Muslimin) didukung Iran, Syria dan kini Qatar.

Pertentangan keduanya karena perbedaan strategi melawan Israel. Belajar dari pengalaman, setelah kegagalan dalam menggunakan aksi teror internasional, Arafat beralih melakukan intifadlah (perlawanan sipil) dan perundingan sehingga akhirnya Israel menyetujui pembentukan “Otoritas Palestina pemerintahan  sementara” berdasarkan Perjanjian Oslo ( 1993).

Arafat mengakui eksistensi Israel, sebaliknya Israel mengakui Palestina dan menurut  Oslo Agreement, setelah 10 tahun perundingan damai dilanjutkan sampai penyelesaian secara tuntas.

Perundingan lanjutan dimulai  lagi pada  2003 akhirnya terhenti pada 2005 karena ada perbedaan besar antara Al Fatah dengan Hamas. Setelah Arafat wafat pada 2004, Hamas menarik pengakuan terhadap Israel. 

Bersamaan itu Hamas mulai mendapat bantuan senjata dari Iran yang diselundupkan via Mesir terutama pada era Presiden Mursi (IM) berkuasa. Sejak itu konflik Al Fatah vs Hamas semakin dalam. AS/Barat tidak mengakui Hamas dan memasukkannya kedalam daftar  “terorisme” dan oleh karena alasan itulah AS mendukung serangan Israel ke Gaza.

Perpecahan internal itu merupakan refleksi dari pertikaian ideologi dan kepentingan antar negara Arab. Tentu saja konflik  internal  Arab/Palestina itu menguntungkan Israel yang sejak 2009 dipimpin oleh PM Benjamin Netanyahu yang juga Ketua Partai Likud. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, serangan roket Hamas ke Israel dengan dalih membantu warga Palestina yang terlibat konflik di Yerussalem mempunyai tujuan ganda, merebut kepemimpinan Otoritas Palestina dan sekaligus “untuk menghentikan” proses perdamaian Oslo.

Oleh karena itu, tidak heran Turki, Syria, berdiri dibelakang Hamas, sedang Mesir, Arab Saudi cs berpihak kepada Presiden Mahmud Abbas. Turki bukan negara garis depan dalam menghadapi Israel sehingga dukungan lebih bersifat politik dan tidak akan menerjunkan pasukannya. Berbeda dengan Mesir dan Yordania yang berada di garis depan dan akan konsisten pada strateginya,  penyelesaian melalui perundingan, bukan jalan perang terbuka

Arafat mengikuti strategi Mesir yang pada 1978 melakukan perdamaian Camp David dengan Israel yang disponsori oleh Amerika Serikat setelah pasukannya menjebol pertahanan Israel (Barlev Zone) dalam perang 1973. Mesir memperoleh kembali Sinai yang direbut Israel pd perang 1967 dan berhasil memaksa Israel untuk mengakui Tepi Barat Sungai Yordan dan Gaza sebagai wilayah Palestina.

Hamas tampaknya mengikuti keberhasilan “Hizbullah “ Libanon yang mampu  mempertahankan posisi strategis di Binti Jbail (Libanon Selatan) dari serangan Israel. Kondisi geografisnya, berbeda jauh, Binti Jabail perbukitan, Gaza dataran rendah. Seperti halnya Hamas, Hizbullah adalah kepanjangan tangan Iran. Dari Libanon Selatan Hizbullah bisa menembakkan roket atau rudal buatan Iran ke wilayah Israel Utara, tetapi kini tidak dilakukan, kecuali beberapa roket itu pun jatuh  di laut Mediterania. Pada masa lalu Haifa dan Naqura sering menjadi sasaran rudal Hizbullah.

Kita bisa mempertanyakan:  akankah Israel yang dibantu AS akan menhentikan serangan ke Hamas sebelum melumpuhkan  sistem persenjataan Hamas? Iran kini punya kartu, untuk membujuk Hamas. Belum tentu mendapat respons dari Amerika Serikat, kecuali Hamas bisa lepas dari tekanan militer Zionis Israel. Siapa tahu, situasi sekarang menjadikan Palestina bersatu kembali dan Otoritas Palestina berada dalam satu komando duduk di meja perundingan damai dengan Israel. 

Wallahu a’lam.

DR. KH As'ad Said Ali, mantan Kepala BIN, mantan Wakil Ketua Umum PBNU