Nasional

Perlu Politik Hukum Hadapi Perkembangan Dunia Siber

YOGYAKARTA, SENAYANPOST.com — Negara kita tidak siap dengan kehadiran dunia Siber. Kedodoran kita dalam menangani persoalan pajak dari e-commerce, hak cipta karya jurnalistik, persoalan hukum dan etika menunjukkan tidak adanya politik hukum negara kita menghadapi dunia Siber.

Pendapat ini disampaikan Dr Imam Anshori Saleh, praktisi hukum dalam Seminar Inisiasi Rancangan Regulasi Media di Era Integrasi Media Lama dan Media Baru di Wisma MM-UGM, Yogyakarta, Rabu (21/3/2018).

“Yang diperlukan bukan sekadar regulasi permasalah, tetapi politik hukum yang terintegrasi,” kata Imam sambil menjelaskan persoalan peraturan perundangan kita yang sudah out of date menghadapi perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.

Mantan praktisi media itu menunjuk contoh UU Pers yang sudah dibuat hampir 20 tahun yang lalu, UU HAKI, peraturan perpajakan yang juga sudah usang, semuanya tak mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi informasi.

“Belum lagi kita bicara soal perlindungan terhadap bangsa kita dari berita-berita hoax, fitnah dan asusila yang setiap hari membanjiri dunia cyber,” lanjut Imam.

Seminar sehari itu menghadirkan pembicara lain, Prof Hotman Siahaan, Dr Daniel Dhakidae, Dr Agus Sudibyo, Dr Freddy Tulung, Marah Sakti Siregar, Saur Hutabarat, Kania Dharmasaputra, Wahyudi Djafar, dan Ashadi Siregar.

Para pembicara pada umumnya merasa cemas dengan perkembangan dunia cyber yang mempengaruhi ekonomi, sosial, dan budaya, namun membuat gagap negara.

Karena itu mereka sepakat untuk mengajak semua pihak untuk memikirkan ketidakberdayaan negara dalam meghadapi perlembangan cyber saat ini.

Seminar diselenggarakan Lembaga Penelitian Pengembangan Profesi Jurnalisme (LP3J) Yogyakarta.(JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close