Konsultasi Hukum

Perlindungan Saksi dalam Perkara Pidana

Redaksi Senayanpost.com yang terhormat, pada kesempatan ini kami ingin menanyankan terkait perlindungan saksi dalam perkara pidana.

Suatu ketika pernah terjadi peristiwa pidana penganiayaan. Dalam peristiwa ini ada saksi yang mengetahui dan melihat kejadiannya, namun orang itu menghindar dan tidak bersedia menjadi saksi. Alasannya, karena takut dirinya ikut terseret dalam masalah hukum itu dan kemungkinan keselamatan keluarganya akan terancam, serta jalannya proses peradilan yang lama dan berbelit-belit.

Pertanyaan saya, bagaimana perlindungan hukum bagi seorang saksi? Dan bagaimana meyakinkan orang agar bisa suka rela mau menjadi saksi? Terima kasih.

Ramdan, Sekayu

Jawab
Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas pertanyaan bapak Ramdan.
Saksi adalah seorang yang melihat dan mendengar suatu kejadian atau peristiwa hukum baik pidana maupun perdata.

Seorang yang melihat peristiwa tindak pidana termasuk penganiyaan dalam pertanyaan ini menurut undang-undang sifatnya wajib dan atau tidak bisa menghindar, karena tujuan saksi untuk menerangkan suatu peristiwa agar menjadi terang agar tidak ada salah orang yang disangkakan dan atau nantinya dijatuhkan pidana.

Bagi saksi yang menghidar untuk memberi keterangan padahal saksi tersebut benar-benar melihat kejadiannya, lembaga penegak hukum dapat melakukan upaya paksa untuk menghadirkan.

Masyarakat kebanyakan pada dasarnya tidak paham kedudukan seorang saksi sehingga banyak yang menghidar untuk dijadikan saksi atas suatu peristiwa pidana yang diketahuinya, lebih baik mereka diam daripada ujung-ujungnya mereka harus berhubungan dengan aparat penegak hukum.

Menjawab pertanyaan bapak, sebagai upaya penegakan hukum dan membuat suatu persitiwa pidana menjadi terang, seseorang yang mengetahui peristiwa pidana tersebut tidak harus takut untuk memberi keterangan baik pada tingkat penyidikan maupun sampai proses didepan persidangan.

Kedudukan seorang saksi dalam perkara pidana dilindungi negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan membentuk sebuah badan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dikenal dengan singakatan LPSK.

Lembaga ini telah dibentuk di setiap daerah di Indonesia. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Adapun tujuan LPSK agar saksi/korban dalam memberikan keterangan dapat merasa aman dan nyaman ketika memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum.

Untuk menghidari rasa takut dan enggan menjadi saksi yang mengetahui peristiwa pidana, LPSK sebaiknya sering melakukan kegiatan sosialisasi-sosialisasi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) atau lembaga terkait lainnya, agar masyarakat mengetahui dan paham kedudukan dan kewajiban seseorang menjadi saksi dalam perkara pidana.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

AZELIA GAYA PUTRI, S.H.
Konsultan Hukum pada LKBH Intan Lampung.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close