Konsultasi Hukum

Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online

Yth Rubrik Senayan Post

Akhir-akhir ini jual beli secara online sedang menjamur, peminatnya cukup banyak karena rata-rata harga yang ditawarkan cukup terjangkau, termasuk saya juga seringkali membeli barang secara online, di samping barang yang diiklan bagus, deskripsi tentang barang tersebut juga menarik, tetapi pernah suatu ketika barang yang saya beli tidak sesuai dengan keterangan dan gambar iklan, saya sudah mengklaim kepada penjual tetapi tidak ada tanggapan.

Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jika melakukan transaksi jual beli online? Apa saja yang menjadi hak konsumen?

Demikian Terimakasih.

Ibu Lala, Sumatera.

Yth Ibu Lala

Terimakasih atas pertanyaan ibu..

Jual beli secara online merupakan pilihan yang sedang trend saat ini, namun dibalik kemudahan yang kita dapat seringkali terjadi permasalahan hukum yang dapat merugikan para konsumen.
Yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Terkait dengan jual beli online pada transaksi elektronik yang dilakukan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan konsumen tersebut, kita dapat juga menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekktronik ( UU 19/2016).

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memperjual belikan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan/deskripsi, gambar iklan, promosi yang diperlihatkan, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang ibu terima dengan iklan gambar tersebut merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha.

Pasal 4 huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Menjawab pertanyaan ibu, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen, maka ibu dapat mengembalikan barang dan meminta konpensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, tetapi jika tidak ada tanggapan maka ibu dapat menggugat pelaku usaha (penjual) secara perdata atas terjadinya wanprestasi tersebut.

Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H.,M.H.
Advokat/Ketua LKBH INTAN Lampung

KOMENTAR
Tags
Show More
Close