Perlindungan Hukum Praktik Bidan di Desa

08:00
190
Saya warga desa yang jauh dari kota kecamatan dan kabupaten, di mana fasilitas kesehatan di desa (kecamatan) tidak memiliki tenaga dokter. Setiap warga yang

Saya warga desa yang jauh dari kota kecamatan dan kabupaten, di mana fasilitas kesehatan di desa (kecamatan) tidak memiliki tenaga dokter. Setiap warga yang sakit selalu berobat ke bidan. Padahal, setahu saya bidan hanya membantu ibu yang melahirkan dan kesehatan bayi.

Yang ingin saya tanyakan, apakah bidan boleh menerima pasien di luar tugas dan wewenangnya? Adakah perlindungan hukum bagi bidan yang praktik di luar kewenangannya itu?

Sulistyo, Tanggamus Lampung

Jawaban:

Terimaksih Saudara Sulistyo yang telah mengirim pertanyaan yang sangat bagus.

Dokter dan Bidan sama-sama bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tetapi antara dokter dan bidan memiliki kewenangan yang berbeda. Dengan demikian, apabila dalam menyelenggarakan praktek pelayanan kesehatan melampui kewenangannya, maka bidan menghadapi risiko hukum.

Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017  tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 18, kewenangan bidan pada pelayanan (1) Pelayanan kesehatan Ibu, (2) pelayanan kesehatan anak dan (3) pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, seorang bidan di samping memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 18 juga memiliki kewenangan atas pelimpahan yang berupa penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan/atau pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Kewenangan dalam pelayanan kesehatan atas penugasan pemerintah terdiri kewenangan berdasarkan program pemerintah juga mendapat kewenangan dikarenakan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas.

Seorang bidan di suatu wilayah tidak bisa serta merta dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebelum ada penetapan dari kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (pasal 23 ayat 5) dan juga tidak adanya tenaga kesehatan lain di wilayah tempat Bidan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Artinya, apabila tidak ada penetapan, tindakan mulia yang dilakukan seorang bidan akan berisiko hukum apabila di kemudian hari ada yang mempersalahkan atas ketidakpuasan dalam pelayanan.

Permenkestahun 2017 ini lebih bagus dibandingkan Permenkes sebelumnya di mana seorang bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya apabila, dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Comments

comments