Parlemen

Perkuat Wewenang BPOM, DPR Godok RUU Pengawasan Obat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menilai saat ini Komisi IX DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan.

Pembahasan RUU itu akan memperkuat kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masih adanya makanan dan obat-obatan yang berbahaya dikonsumsi masyarakat.

“Tapi, penguatan BPOM tidak bertujuan untuk mematikan industri lokal seperti jamu, baginya jamu adalah warisan kebudayaan nusantara,” demikian politikus Demokrat itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Jamu, misalnya, adalah makanan atau minuman sehat yang tidak melalui uji klinis. Sedangkan obat harus melewati uji klinis. Untuk itu, Komisi IX DPR menjamin bahwa RUU ini tidak akan mematikan industri lokal, termasuk jamu sebagai kekuatan budaya tanaman lokal.

Menurut Dede, RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini sebagai jawaban atas tuntutan BPOM terhadap produsen nakal yang sering kali kalah di tingkat pengadilan karena tidak ada penyidikan yang menyeluruh.

Karena itu, kewenangan BPOM ditambah dengan unsur pembinaan dan penindakan. Selain itu, Komisi IX DPR mengharapkan tidak ada kesalahan persepsi di tengah masyarakat mengenai RUU POM.

Dikatakan, ada anggapan yang kurang tepat mengenai RUU ini. Menurutnya RUU ini tidak bertujuan untuk mematikan industri kecil seperti jamu dan herbal. Anggapan tersebut lahir karena adanya mispersepsi antara obat dengan jamu yang sering disalahartikan oleh masyarakat.

Padahal kata Dede, belakangan ini banyak ditemukan jamu yang mengandung bahan kimia. Hal ini membuat jamu jadi sulit dibedakan dengan obat, maka RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini diharapkan bisa melindungi masyarakat dari penipuan produsen jamu illegal tersebut. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close