Konsultasi Hukum

Perjanjian Lisan dan Kekuatan Hukumnya

Pertanyaan:

Saya ingin membuat perjanjian hutang piutang, karena teman saya membutuhkan uang untuk membayar hutang pada pihak lain, karena kasihan dengan kawan dan kebetulan janji tidak lama akan dikembalikan yakni sekitar 2 bulan dan akan memberi kelebihan (bunga) pada saat pengembalikan sekaligus.

Karena percaya dengan teman, maka dibuat perjanjian secara lisan agar lebih praktis. Namun setelah perjanjian berjalan ada rasa khawatir timbul karena uang yang dipinjam agar besar, Apakah perjanjian lisan dibolehkan secara hukum dan bagaimana kalau teman saya tidak mengembalikan uang tepat waktunya, apa upaya hukum yang harus dilakukan ?

Deden

Jalan Pramuka Bandarlampung

Jawaban:

Perjanjian lisan sering dilakukan oleh masyarakat, karena disamping lebih praktis dan biasanya disebabkan saling percaya biasanya terjadi diantara teman, keluarga, atau kelompok dengan tujuan ingin saling membantu.

Perjajian lisan tentunya berbeda dengan perjanjian tertulis (kontrak tertulis), perjanjian lisan biasanya melibatkan dua pihak saja dan sering mengabaikan perlunya para saksi, sedangkan perjanjian tertulis, memuat data para pihak, memuat ketentuan-ketentuan yang disepakat bersama dan dituangkan dalam sebuah dokumen.

Dalam Pasal 1313 KUHPdt menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih tetapi tidak mengatur perjanjian harus dibuat secara tertulis hanya menerangkan perjanjian sebagai tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain.

Pasal 1320KUHPdt juga sama sekali tidak mewajibkan agar perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan demikian perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Yang penting memenuhi 4 unsur yakni ada kesepakatan, para pihak memilik kecakapan, yang diperjanjian hal tertentu (jelas yang diperjanjikan) dan suatu sebab yang halal ( tidak melanggar undang-undang dengan memperhatikan norma kesusilaan).

Permasalahan baru timbul apabila terjanji ingkar janji (wanprestasi) dimana peminjam uang tidak mengembalikan sama sekali, mengembalikan tidak tepat waktu atau atau hanya mengembalikan sebagian lalu dibawa ke ranah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kesulitan yang dihadapi dalam perjanjian lisan dalam pembuktian dimana tidak ada dokumen, tidak ada saksi, atau ada saksi tetapi Cuma satu dan pihak peminjam membantah semua dalil yang disampaikan.

Terkait masalah pembuktian, apabila peminjam mengakui semua yang disampaikan di sidang pengadilan akan memudahkan hakim untuk mengambil keputusan, sementara apabila semua dalil dibantah dan hanya memiliki satu orang saksi (misalnya) maka akan berbenturan dengan pasal Pasal 1905 KUHPerdata yang menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa diperkuat dengan alat bukti lain tidak dapat diterima.

Padahal apabila suatu perkara dibawa ke pengadilan, terkait masalah pembuktian, pasal 1866 KUHpdt tentang alat-alat bukti yang bisa digunakan berupa bukti tulisan (akta otententik, akta dibawah tangan), saksi, persangkaan,pengakuan dan sumpah.

Untuk perjanjian lisan yang minim alat bukti, maka akan mengalami kesulitan untuk memperjuangkan kepengadilan , karena pasal 1905 KUHPdt memberi batasan keterangan seorang saksi yakni Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya. Karena berlaku asas dalam pembuktian Unus Testis, Nullus Testis (satu saksi bukan saksi)

Saran kami, untuk menghidari akibat hukum dikemudian hari yang akan menyusahkan sendiri maka buatlah perjanjian (kontrak) secara tetulis dan dilengkapi minimal 2 orang saksi dan memuat ketentuan yang telah disepakati dan apabila terpaksa harus dibuat perjanjian lisan, maka harus disiapkan minimal 2 orang saksi yang mendengar isi perjanjiannya.

Demikian semoga bermanfaat.

Raden Adi Suparman
LKBH Intan Bandarlampung.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close