Konsultasi Hukum

Perceraian PNS Pria dan Bagian Gaji Mantan Istri serta Anak-anaknya

Pertanyaan :

Adik sepupu saya menikah dengan seorang pria Pegawai Negeri Sipil (PNS), pernikahan mereka sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah dikarunia 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Pada awal menikah rumah tangga mereka harmonis, namun 2 tahun belakangan ini sikap suami berubah, seringkali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, penyebabnya antara lain karena ada kecurigaan istri bahwa suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain dan Suami juga seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, bahkan belakangan Suaminya mengancam akan menceraikan istrinya.

Pertanyaan kami, bagaimana prosedur cerai jika kelak suami mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama, dan kira-kira berapa bagian dari gaji suami yang akan diterima istri dan anak-anaknya jika perceraian tak dapat dihindarkan? mengingat istrinya hanya ibu rumah tangga biasa dan tidak bekerja .

Budiyanti, Cilegon

Jawab:

Ibu Budiyanti yang terhormat, sebelumnya kami turut prihatin atas permasalahan yang menimpa adik sepupu ibu.

Sehubungan dengan pertanyaan ibu dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang harmonis dan kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam membina kehidupan berumah tangga.

Dan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada aturan hukum tersendiri mengenai Ijin perkawinan dan perceraian, yang tercantum dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum mendaftarkan perkara perceraiannya di Pengadilan Agama, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh surat ijin tertulis terlebih dahulu dari pejabat (atasannya).

Alasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melakukan perceraian adalah sbb:
• Salah satu pihak berbuat zina
• Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan
• Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya
• Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/ hukuman yang lebih berat
• Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat
• Antara suami/ isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Namun dalam hal ini merujuk pada pertanyaan ibu, Jika perceraian terjadi atas kehendak PNS Pria, sedangkan anak-anak mengikuti Ibunya, maka aturan pembagian gaji adalah sebagai berikut :

Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb:
• 1/3 gaji untuk PNS.
• 1/3 gaji untuk bekas isteri.
• 1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah.

Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.
Advokat/Ketua LKBH INTAN

KOMENTAR
Tags
Show More
Close