Konsultasi Hukum

Perceraian di Luar Pengadilan dan Akibat Hukumnya

Pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost yang kami hormati. Saya ingin bertanya terkait perceraian yang belum saya pahami.

Di dalam kehidupan masyarakat masih saja terjadi perceraian di luar pengadilan, padahal pada perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pertanyaannya, apakah dibolehkan perceraian di luar sidang pengadilan hanya dengan pernyataan talak oleh suaminya dan bagaimana akibat hukumnya?

Wahyu, Bekasi

Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaan Bapak Wahyu. Dalam menjawab pertanyaan ini, kami akan mendasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan perkawinan di masyarakat masih banyak yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya, dan perkawinan ini menurut hukum sah.

Sebagaimana dikuatkan dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Namun demikian, untuk perlindungan hukum maka setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayata 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksana pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan perkawinan yang tidak dicatat, di dalam masyarakat dikenal dengan istilah perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Jika dilihat dari segi hukum negara, perkawinan yang tidak dicatat tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Hubungan perkawinan walau sudah dilakukan menurut agama masing-masing, tidak sedikit terjadi perceraian dengan berbagai macam alasan.

Menurut hukum, putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi karena kematian, perceraian dan karena putusan pengadilan Cq pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Sedangkan menurut pasal 114 KHI “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

Perceraian menurut Undang Undang Perkawinan, hanya bisa dilakukan melalui proses permohonan talak bagi suami dan gugatan cerai bagi istri di pengadilan.

Untuk lebih jelasnya kit alihat Pasal 39 ayat (1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Undang-undang tidak mengatur atau tidak mengenal talak di bawah tangan. Hal ini dipertegas dengan KHI pasal 117 talak atau ikras suami harus di hadapan sidang pengadilan agama.

Selengkapnya “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Menjawab pertanyaan saudara Wahyu; bolehkah perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan? Jawabannya; tidak boleh secara hukum negara. Tetapi bisa dilakukan secara agama, perceraian tersebut sah secara hukum agama saja.

Akibat hukumnya, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memutuskan secara hukum ikatan perkawinan tersebut. Karena masih tercatat secara sah sebagai suami-istri di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dapat menggangu apabila akan melakukan perbuatan hukum lainnya.

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat.

Raden Adi Suparman /LKBH Intan Bandarlampung

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close