Konsultasi Hukum

Perbedaan Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Dalam Pemilu

Dalam pemilihan umum dari pilihan presiden,Pemilihan Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum sampai pada pemungutan suara dilalui dengan tahapan-tahapan pemilihan. Dalam perjanlan baik dalam tahapan proses maupun setelah pemungutan suara tidak jarang terjadi permasalahan yang timbul, bisa saja disebabkan oleh calon peserta maupun oleh KPU selaku penyelanggara pemilihan, bisa saja menuduh KPU tidak cermat didalam mengambil keputusan sehingga dianggap merugikan peserta pemilihan.

Pertanyaannya, Apabila masih dalam tahapan proses kemana peserta pemilihan mengajukan keberatan dan kemana pula apabila peserta telah mengikuti sampai ke pemungutaan suara dan telah ditetapkan perolehan suara?

Vito, Semarang

Terima Kasih atas pertanyaannya.

Untuk menjawab pertanyaan Saudara, kami akan merujuk pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk sengketa proses diatur dalam pasal 466 UU Pemilu dimana sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi ; 1. antar-peserta pemilu dan, 2. sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan sengketa hasil pemilu diatur dalam pasal 473 UU Pemilu, adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional atau lebih jelasnya sengketa hasil berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) secara nasional yang terdiri dari perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menyelesaikan atau mengajukan keberatan atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan atau keputusan KPU atas penetapan dalam pemilihan presiden, sesuai jenjang dan kewenangan ;

Sengketa Proses

Dalam tahapan sengketa proses pemilu lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu dan apabila pemohon belum puas dengan putusan Bawaslu masih ada upaya terakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena sesuai kewenangannya Bawaslu, tugas Bawaslu dalam sengketa proses pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan:

Dalam pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas ; mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sedangkan, dalam penindakan sengketa prosesbawaslu bertugas : menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Dalam penyelesaian sengketa proses sesuai tingkatannya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota, pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan :
a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
c. penetapan Pasangan Calon.

Sengketa proses lahir dan terjadi keberatan biasa antara:

a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon; dan
c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan daftar calon tetap.

Sengketa Hasil

Sengketa hasil timbul akibat ketidak puasan atas keputusan yang dikeluaran oleh KPU, yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir adalah Mahkmamah Konstitusi sebagai mana diatur dalam pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi berwenang untuk; menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dengan demikian telah terjawab pertanyaan saudara bahwa yang memutus penyelesaian sengketa proses adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan. Sedangkan terhadap sengketa hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Demikian jawaban dari kami,

Joseph M.E Pauner, S.H/ Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close