Perbedaan Benda Sitaan Negara dengan Barang Rampasan Negara

06:00
229
Tim Hukum SenayanPost yang saya hormati. Salah satu kepala daerah di tempat tinggal saya telah menjalani proses hukum di mana dia ditetapkan terbukti melaku
Rupbasan Kelas I Jakbar dan Tangerang

Tim Hukum SenayanPost yang saya hormati.

Salah satu kepala daerah di tempat tinggal saya telah menjalani proses hukum di mana dia ditetapkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Semua aset dari terdakwa dinyatakan disita oleh Pengadilan dan dirampas oleh negara.

Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan disita dengan dirampas oleh negara padahal statusnya sama-sama ditahan negara?

Ricko, Surabaya

Jawaban

Terima Kasih atas pertanyaan Saudara

Penyitaan

Dalam kasus seperti ini dijelaskan bahwa masalah penyitaan dan benda sitaan adalah salah satu upaya paksa (dwag middelen) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni dalam pasal 1 angka 6 16 KUHAP, Pasal 38 – Pasal 46 KUHAP, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHAP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128–Pasal 120 KUHAP, Pasal 194 KUHAP dan Pasal 215 KUHAP.

Pengertian dari penyitaan sendiri telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 16 KUHAP sebagai berikut :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Yang oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dlam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Kemudian benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

  • Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana,
  • Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
  • Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana,
  • Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana
  • Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang  dilakukan

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

  • Kepentingan penyelidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
  • Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
  • Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang kenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Comments

comments