Nasional

Peran Swasta dalam Pembangunan Jalan Tol Makin Terbuka

JAKARTA,SENAYANPOST.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.

“Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan (financial gap) infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2019) Seperti dikutip jokowiapp.

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp 151,13 triliun.

Tujuh ruas tol yang akan dilelang merupakan ruas tol usulan dari badan usaha yakni Jalan Tol Semanan – Balaraja sepanjang 31,9 Km, Kamal – Teluknaga – Rajeg sepanjang 38,6 Km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 Km, Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta – Bawen sepanjang 77 Km, Solo – Yogyakarta – New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 Km dan Balikpapan – Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 Km.

Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain.

“Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit/leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit, dalam kesempatan yang sama.

Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Mengutip, Kontan.co.id, sejauh ini minat swasta untuk terlibat dalam investasi pembangunan jalan tol di Indonesia memang semakin besar. Salah satunya adalah AstraInfra yang berkomitmen terus menambah panjang konsesi. Perusahaan ini baru memiliki enam ruas jalan tol dengan panjang 350 kilometer (km) dan hingga tahun tahun 2020 menargetkan mencapai 500 km.

Salah satu ruas yang sedang diinisiasi anak usaha Astra Group ini adalah jalan tol akses Kertajati yang akan terhubung ke Cikopo-Palimanan (Cipali). Panjang proyek jalan tol ini sekitar 5 km.

Selain AstraInfra, masih ada perusahaan swasta lain yang juga berminat berinvestasi di jalan tol. Namun, perusahan-perusahaan itu memilih bengkongsi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sabagai contoh, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana memprakarsai dua jalan tol dengan membentuk konsorsium bersama perusahaan swasta. Kedua jalan tol tersebut adalah Serang-Maja dan jalan tol Bandung Utara atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Di ruas tol Bandung Utara, WIKA akan berkongsi dengan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan PT Marga Utama Nusantara, anak usaha PT Nusantara Infrastructure Tbk (META). Porsi kepemilikan masing-masing adalah sebesar 60%, 20% dan 20%.

Sementara, di jalan tol Serang-Maja, WIKA akan berkongsi dengan PT Hanson International Tbk (MYRX). Namun, hingga saat ini progres rencana prakarsa tersebut masih belum berkembang.

Ada juga PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA) yang berminat berinvestasi di jalan tol. Perusahaan ini juga akan berkongsi dengan pelat merah yaitu PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Kedua perusahaan ini menginisiasi pembangunan jalan tol Subang-Patimban.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close