Energi & Tambang

Penyalahgunaan BBM Subsidi di 2019 Makin Tinggi, BPH Migas: Ada 404 Kasus

JAKARTA, SENAYANPOST.com –  Temuan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada tahun 2019 ternyata melonjak sangat tinggi.

Bedasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tahun 2019 jumlah kasus penyalahguunaan sebanyak 404 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 sebanyak 260 kasus. Tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 187 kasus.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menerangkan BPH Migas melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk pengawasan.

“Jumlah temuan penyalahgunaan hasil pengawasan 2019 sebanyak 404 kasus kerjasama BPH dengan pihak kepolisian,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII, Rabu, (12/02/2020).

Lebih lanjut Fansurullah menerangkan dari total 404 kasus yang terjadi di tahun 2019 saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Pihaknya menyebut diminta oleh Polri agar BPH Migas menjadi saksi ahli.

“Jadi ketahuan yang close dan proses. Sudah MoU dengan Polri dan Mendagri jadi sedang dalam proses penyelidikan,” imbuhnya.

Lemahnya pengawasan ini berdampak pada jebolnya kuota. Dirinya menerangkan realiasasi jenis BBM tertentu untuk solar 16,2 juta kilo liter (KL) meleset dari penetapan Anggaran Pedapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 14,5 juta KL. “Jadi untuk BBM solar ini terjadi over kuota 1,6 juta,” terangnya.

Menggapi hal ini Anggota Komisi VII Harry Poernomo menegaskan BPH Migas perlu dilakukan penguatan jika dibutuhkan, jika tidak maka dilebur saja dengan Ditjen Migas. Dirinya menyebut Ditjen Migas punya aparat yang tugasnya mirip bahkan sama.

“Kalau tidak dibutuhkan ya dilebur mungkin jadi satu dengan Ditjen Migas karena Ditjen Migas punya aparat yang tugasnya juga mirip ya sama sebetulnya sama,” ungkapnya.

Soal kerjasama dengan kepolisian, Harry mengatakan hal yang sama juga dilakukann oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi subsidi. “Jadi sekali lagi demi kepentingan efisiensi nasional kita harus lebih arif lah melihat ini semua kita tata ulang tata kelola,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII lain Mulyanto. Dirinya meminta agar BPH Migas melaporkan di mana saja kasus-kasus tersebut terjadi. Dirinya juga meminta agar semua SPBU dilakukan audit.

“Nanti kita juga minta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mana audit BPK. Saya pikir BPH ini bubarin saja karena nggak jelas,” terangnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close