Hukum

Penyadapan KPK Harus Izin Dewas dan Gelar Perkara

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Setelah ada Dewan Pengawas (Dewas), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi bisa langsung menyadap tersangka koruptor, melainkan harus mengajukan surat permohonan dan gelar perkara ke Dewas KPK tersebut.

Demikian disampaikan anggota KPK Albertina Ho saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa.

Menurut Albertina, penyidik KPK harus izin dan langsung gelar perkara di depan Dewas. Selanjutnya, Dewas memberikan pendapat atas permintaan izin penyadapan tersebut. “Kalau gelar perkara disetujui, Dewas akan langsung menyusun surat pemberian izin penyadapan,” ujarnya.

Sebaliknya, jika Dewas menolak, akan dibuat surat penolakan oleh Dewas dan tidak ditandatangani permohonan izin tersebut. Prosedur itu kata Albertina, sesuai ketentuan izin penyadapan dalam tempo 1×24 jam.

Selain itu lanjut dia, syarat pengajuan surat permohonan izin penyadapan harus disertai surat perintah penyidikan (sprindik) atau surat perintah penyelidikan (sprinlidik). Dan, dalam surat permohonan izin penyadapan itu dicantumkan nomor telepon yang akan disadap, disertai penjelasan singkat perkara dan alasan dilakukan penyadapan itu sendiri.

Penyadapan itu berlaku selama 6 bulan dan bisa diperpanjang tanpa dilakukan gelar perkara. Penyidik KPK juga berkewajiban melaporkan hasil penyadapan.

“Boleh mengajukan kembali tanpa gelar perkara, dan akan diperpanjang 6 bulan. Sehingga untuk penyadapan total seluruhnya bisa selama 1 tahun. Tapi, ada kewajiban dari penyidik untuk melaporkan setelah selesai melakukan penyadapan,” pungaksnya. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close