Politik

Penjelasan Menkumhan yang Setuju Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

BOGOR, SENAYANPOST.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly memberikan penjelasan kenapa akhirnya pihaknya mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg). Yasonna menyebut pengesahan itu dilakukan agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sudah di depan mata.

“Sebelumnya diametrikal dia bertentangan, tapi ini diserahkan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan orang-orang yang mantan itu. Nah itu sudah diserahkan dan supaya jangan menganggu tahapan, yaudah kita sahkan,” jelas Yasonna di Bogor, Rabu (4/7).

Yasonna memastikan tak merubah peraturan yang disampaikan KPU. Kini, partai politik bertanggung jawab menghadirkan caleg yang bersih dari praktik pidana.

“Memang sekarang tanggung jawab itu dikasih kepada partai politik untuk menyaring (calon legislatif),” katanya.

Pihaknya juga menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai peraturan tersebut. Ia memandang aturan itu rawan digugat.

“Masih potensial untuk dilakukan uji materi tampaknya. Tapi enggak apa-apa jalan saja. Supaya tahapan jalan,” ujarnya.

PKPU resmi diundangkan per 2 Juli 2018. PKPU mengatur Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Ketentuan larangan mantan napi kasus korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif otomatis diterapkan. Pelarangan tertera pada Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi, Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close