Nasional

Penjabat Gubernur Jabar, PKPI: Pemerintah Tak Langgar Aturan

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan UU yang berlaku.

“Menurut saya, secara undang-undang enggak ada yang dilanggar,” kata Diaz Hendropriyon usai menggelar Halal Bi Halal, di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

M Iriawan, lanjutnya, ditunjuk sebagai Pj Gubernur Jabar bukan karena profesi di kepolisian melainkan karena jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Saat ini, M Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama di Lemhanas.

“Jadi karena itunya beliau menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya,” kata Diaz.

Putra Hendro Hendropriyono ini menambahkan, sebetulnya pengangkatan perwira tinggi Polri jadi Pj Gubernur bukan pertama kali terjadi.

Sebelumnya sudah pernah terjadi hal serupa, misalnya pengangkatan Irjen Carlos Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun 2017.

“Artinya preseden sebelumnya ada di Jatim, Sulsel tahun 2008 ada, 2016 ada. Jadi sudah ada preseden dan tidak ada undang-undang yang dilanggar,” ucap Diaz.

Mengenai rencana penggunaan hak angket di DPR untuk menyelesaikan polemik pengangkatan M Iriawan, Diaz tidak setuju.

“Saya rasa enggak perlu. Kalau dalam demokrasi ya tidak apa-apa, sah-sah saja tapi kita enggak bakal mendukung angket untuk itu,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Show More
Close