Transportasi

Pengusaha Kapal Curhat ke Jokowi, Banyaknya Penegak Hukum Bikin Biaya Bengkak

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kalangan pengusaha kapal yang tergabung dalam  Indonesia National Shipowner Association (INSA) mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto didampingi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya.

Dalam pertemuan tersebut para pengusaha kapal curhat terkait pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di atas laut. Menurut Carmelita, saat ini di Indonesia memiliki permasalahan terkait banyaknya lembaga penegakan hukum di laut.

“Kami bicara mengenai coast guard yang selama ini kami sudah dipertanyakan oleh anggota-anggota kami mengapa coast guard sampai sekarang ini belum adanya Bakamla adanya KPLP dan Polair dulu. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja,” kata Carmelita usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Dia mengklaim selama ini permasalahan tersebut sangat memberatkan para pengusaha kapal, karena selalu diberhentikan dan menyebabkan biaya perjalanan menjadi bengkak yang berujung kerugian.

“Selama ini kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic kita seperti bahan bakar lebih mengambil lebih banyak kan juga mustinya kita tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi perpanjangan karena stop-stop,” imbuhnya.

Dia berharap, kesatuan penjagaan laut dan pantai Indonesia serta Menteri Perhubungan dapat meminta langsung kepada Jokowi agar tidak ada dualisme penegak hukum.

“Sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum yang banyak yang ada di laut yang memberatkan anggota-anggota kami selama ini,” ungkap Carmelita.

Carmelita juga meminta Jokowi agar biaya infrastruktur laut disamakan dengan pembiayaan darat. Tidak hanya itu mereka juga meminta agar tenor diberikan lebih banyak serta lebih murah.

“Bisa mendapatkan interest rate yang hanya satu digit,” ungkapnya.

Carmelia juga mengatakan ketakutan pihaknya kepada Jokowi terkait pemerintah yang akan menerapkan omnimbus law. Sebab itu dia berharap hanya asing berinvestasi hanya dengan kapal-kapal yang berteknologi.

“Jangan sampai omnibus law akan mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia dan sudah memiliki kapal,” ungkap Carmelita.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, keluhan INSA direspon baik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Presiden mengapresiasi itu, dan beberapa usulan tentang bunga, tenor, tentang cosh guard, tentang tol laut itu diapresiasi oleh Presiden,”

Dia juga menjelaskan akan menindak lebih lanjut terkait hal tersebut, dan akan membahasnya bersama Menteri Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kita akan bahas lebih lanjut. Karena ini memang bidangnya maritim, insyallah kita akan bahas dengan pak Luhut di Kementerian Maritim,” ungkap Budi.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close