Politik

Penguatan DPD RI Harus Melalui Politik Hukum

JAKARTA, SENAYANPOST.com -Kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diperkuat melalui politik hukum. Bukan hanya politik perundang-undangan.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti dalam ‘Orientasi Bagi Anggota DPD RI Terpilih Periode 2019-2024’ di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran itu mengatakan pengertian politik hukum lebih luas dibandingkan politik perundang-undangan.

“Sebaiknya perlu dikembangkan praktek ketatanegaraan sehingga menjadi kebiasaan untuk duduk bersama atau co-sharing antara DPD dan DPR RI. Terutama terkait fungsi legislasi. Kalau menunggu amandemen UUD 1945 pasti lama dan perlu momentum,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta berpendapat ke depan DPD dapat berperan dalam pengawasan Perda, namun tidak sampai pembatalan.

Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas mengharapkan adanya reformasi parlemen di Indonesia.

“Perlu ada rasa keadilan untuk pimpinan MPR RI dan anggota DPD RI yang memiliki kedekatan dengan parpol untuk menjembatani komunikasi,” kata politisi Gerindra itu.

Namun, Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam berpesan agar DPD RI ke depan dapat memaksimalkan fungsi dan wewenangnya, agar peran DPD RI dapat dirasakan oleh masyarakat daerah.

“Ruang DPD RI itu di daerah. Jadi jangan mengurusi hal-hal yang bersifat sektoral seperti yang diurusi DPR,” ungkapnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close