Nasional

Penghentian Reklamasi Kewenangan Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Penghentian reklamasi di Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

“Saya tidak bisa beri komentar karena itu wewenang yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Sofyan mengatakan hal itu menanggapi proyek reklamasi di Jakarta yang tidak dilanjutkan.

Antara lain karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Kewenangan BPN, menurutnya, ada jika reklamasi sudah menghasilkan menjadi pulau.

“Kalau sudah jadi, ditentukan statusnya seusai dengan perjanjian atau kontraknya. Itu alasan dulu kita beri hak pengelolaan (HPL) untuk Pulau C dan Pulau G. Untuk Pulau D kita beri hak guna bangunan (HGB),” katanya.

Berkaitan dengan usulan mencabut HGB yang sudah diberikan, Sofyan mengatakan, jika tanpa alasan kuat atau putusan pengadilan, maka tidak bisa dilakukan.

“HGB diberikan dan untuk memberikan kepastian. Kalau tidak ada alasan kuat atau putusan pengadilan, maka kalau BPN dibawa ke pengadilan pun, kita akan membela pemilik hak itu entah itu hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna usaha,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilik hak semacam itu harus dibela karena merupakan hak yang diberikan negara sesuai undang undang (UU). (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close