Konsultasi Hukum

Penggunaan Dana Desa dari APBN

Saya, tinggal disebuah desa di kabupaten Pesawaran Lampung, sekarang setiap tahun setiap desa mendapatkan dana desa dari APBN yang merupakan sumber dana tambahan bagi desa. Dan setiap dana yang diterima desa harus dipertanggungjawabkan peruntukannya oleh Pemerintah Desa Cq Kepala Desa.

Pertanyaan, dana-dana yang diterima desa harus dipergunakan untuk apa saja dan apa dasar hukumnya, karena pernah membaca media banyak kepala desa yang terkena pidana akibat penggunaan dana desa ? Terimakasih.

Sukiman/Pesawaran

Jawaban :

Terimakasih, atas pertanyaan yang diajukan :

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kwalitas hidup masyarakat desa dan masyarakat adat yang selama ini dianggap belum memadai karena banyak infrastruktur desa yang kurang menunjang kegiatan desa maka saat ini digulirkan progam dana desa.

Dana desa, peruntukan dan penggunaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanya. Dimana dana desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa (anggaran) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat, sementara sebuah desa untuk mendapatkan dana desa dari APBN tidak serta merta langsung dikirim ke desa tetapi ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dimana desa itu berada.

Dalam penjelasan pasal 72 UU/6/2014 dana desa yang diterima oleh desa penggunaannya sangat jelas yakni untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan lalu dalam pasal 74 dipertegas bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian mengacu dari ketentuan tersebut bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan.

Penggunaan dana untuk desa dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, sebagaimana termuat dalam penjelasan pasal 19 ayat 2 menyatakan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada tambahan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemereintah (RKP) Desa.

Bahwa pada prinsipnya dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan di desa yang kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa Cq Kepala Desa untuk itu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lebih lanjut dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

Dalam rangka mempertegas tentang prioritas penggunaan dana desa maka pada pasal 21 PP/43/2014 dinyatakan bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Dalam menetapkan prioritas tersebut harus diperhatikan agar penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam RKP.

Dengan demikian prioritas Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Sedangkan penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak prioritas belum dapat menggunakan dana desa apabila kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum terpenuhi.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Nizam Arista ,S.H
Konsultan Hukum LKBH INTAN Lampung.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close