Penggantian Obyek Hak Tanggungan

06:00
199
Pengasuh rubrik hukum yang kami hormati, Saya mengajukan kredit di Bank lalu diikat dengan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan berupa sertifikat

Pengasuh rubrik hukum yang kami hormati,

Saya mengajukan kredit di Bank lalu diikat dengan perjanjian kredit dengan jaminan Hak  Tanggungan berupa sertifikat tanah hak milik (SHM). Seiring berjalannya waktu, angsuran pinjaman tertib setiap bulannya menjadikan jaminan hak tanggungan yang saya berikan nilainya lebih besar dari yang ditentukan oleh bank.

Saya ingin mengganti jaminan hak tanggungan tersebut dengan obyek hak tanggungan lain yang nilainya lebih kecil tetapi masih masuk yang dipersyaratkan oleh perbankan.

Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan pergantian obyek Hak Tanggungan? Bagaimana status SHM yang telah dilepas hak tanggungannya oleh Kreditur (bank)?

Remy, Malang

Saudara Remy yang kami hormati. Terima kasih atas pertanyaan Saudara.

Mengenai pembebanan jaminan kredit atas tanah dilakukan dengan hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Dalam UUHT, tidak ada ketentuan yang mengatur penggantian benda jaminan hak tanggungan tetapi dalam praktek bisa saja terjadi dan tinggal kesepakatan antara saudara selaku debitur dan bank sebagai kreditur, dengan syarat nilai hak tanggungan masih menjamin sisa kredit yang belum terbayar.

Andaikan bank setuju, SHM yang dibebani hak tanggungan sesuai  Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan harus dihapus dengan cara: dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan dan kemudian ayat (2) karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis (bukan akta otentik) mengenai dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.

Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2 (hal. 259-260), mengatakan, dalam Pasal 18 ayat (2) UU Hak Tanggungan tidak disyaratkan adanya suatu akta otentik, baik notariil maupun PPAT, dan karenanya cukup dengan akta di bawah tangan saja. Yang penting adalah kehendak dari pemegang hak tanggungan untuk itu tampak jelas dan tidak meragukan.

Setelah hak tanggungan dilepaskan, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Hak Tanggungan, pihak yang berkepentingan (pemberi hak tanggungan) melakukan permohonan pencoretan hak tanggungan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditur bahwa hak tanggungan hapus karena kreditur melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan.

Comments

comments