Konsultasi Hukum

Penggabungan Gugatan Perceraian dan Harta Bersama

Pertanyaan :

SAYA seorang wanita yang terikat dalam perkawinan, hubungan dengan suami sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran bahkan walau dalam satu rumah sudah pisah ranjang, dan bahkan akhir-akhir ini ini suami saya sudah meninggalkan saya dan anak-anak sudah 6 bulan tidak memberi nafkah dan tidak ada kabar.

Selama dalam perkawinan telah membeli 2 buah rumah, kendaraan dan beberapa bidang tanah namun semua surat-surat ada pada suami. Dalam kondisi seperti ini, saya ingin berkeinginan mengajukan cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakukan suami.

Pertanyaannya, Dapatkah dalam mengajukan perceraian, gugatan cerai digabung dengan Gugatan Pembagina Harta bersama, atau sebaiknya bagaimana ?

Herawati, Kota Bumi

Jawaban :

Dalam praktek memang sering diperdebatkan terkait penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harga bersama. Pada dasarnya dua permasalahan tersebut hal yang berbeda tetapi saling terkait. Dalam gugatan perceraian untuk membuktikan salah satu alasan dari 6 alasan sebagaimana termuat dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan dalam gugatan harta bersama membuktikan perolehan harta bersama (gonogini) selama masih terikat dalam perkawinan dan tidak melihat siapa yang membeli. Sesuai peraturan perundang-undangan masing masih mendapat bagian 50 % dari harta bersama.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 86 mengatur ayat (1) “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Kompilasi Hukum Islam mengatur penyelesaian harta bersama setelah perceraian yang dimuat dalam pasal 88 yakni “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan maka bagi pasangan suami istri yang beragama islam boleh mengajukan gugatan perceraian digabung/bersama-sama dengan pembagian harta bersama sehingga proses sidang (pembuktian) bersama-sama. Dan juga apabila mau dipisah juga bisa setelah gugatan perceraian diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach) baru mengajukan gugatan harta bersama.

Andaikan gugatan di pisah memilih mengajukan gugatan perceraian lebih dahulu, bukan berarti gugatan pembagian harta bersama seketika setelah gugatan perceraian diputus langsung diajukan,karena gugatan harta bersama tidak ada batasan waktu karena harta bersama tidak akan hapus karena perceraian.

Hal ini berbeda dengan yang bukan beragama islam, karena harus tunduk dengan Hukum Acara Perdata (Herziene Inlandsch Reglement /HIR, proses persidangan harus dipisah, yang harus dilakukan adalah gugatan perceraian dahulum baru setelah perceraian diputus baru dapat mengajukan gugatan harta gono gini di pengadilan negeri.

Saran kami apabila dalam mengajukan gugatan di pisah setelah putusan perceraian langsung mengajukan gugatan pembagian harta bersama walau waktu pengajukan tidak berbatas waktu, karena dalam harta bersama ada milik orang lain (suami)

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Supriyadi Adi

LKBH INTAN Bandarlampung.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close