Pengembalian Uang Korupsi dan Pembebasan dari Hukuman

09:20
192
Tim Konsultasi Hukum SenayanPost yang saya hormati, Ada salah satu anggota legislatiF di daerah tempat tinggal saya terjerat kasus korupsi. Di saat berjalan

Tim Konsultasi Hukum SenayanPost yang saya hormati,

Ada salah satu anggota legislatiF di daerah tempat tinggal saya terjerat kasus korupsi. Di saat berjalannya proses hukum, sebelum ada putusan pengadilan, dia berinisiatif untuk mengembalikan uang hasil korupsi yang dia lakukan.

Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kejadian seperti ini bisa berjalan sampai putusan pengadilan? Apakah dia bisa dibebaskan dari segala dakwaan karena telah mengembalikan uang hasil korupsi tersebut?

Mohon pencerahannya

Tantowi, Banyuwangi

Jawaban

Terima kasih atas pertanyaan Saudara Tontowi

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Kerugian keuangan negara yang dibayarkan ini dikenal dengan istilah uang pengganti.

Dalam kasus ini memang kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalu sanksi pidana yang dijatuhkan padanya. Namun, hakim lah yang harus menentukan melalui putusannya berapa jumlah uang pengganti yang terpidana korupsi harus bayar dan hukuman lainnya, dalam hal mengembalikan kerugian kekayaan negara akibat tindak pidana korupsi.

Artinya, pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah ada proses pidana dan putusan pengadilan.

Kembali ke pertanyaan Saudara: jika koruptor atas inisiatifnya mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang dia lakukan, apakah bisa dibebaskan?

Mri kita lihat pasal-pasal yang menjerat pelaku kejahatan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ebagai berikut :

Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:

(1)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Comments

comments