PolitikTak Berkategori

Pengamat: Prabowo Harus Ajukan 56.524 Formulir C1

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pengamat hukum tata negara dan politik, Tohadi, secara kuantitatif Prabowo – Sandi harus mampu mengajukan sekurang-kurangnya 56.524 formulir C1 aseli jika ingin memenangkan Pilpres dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu merespon salah satu petitum (hal yang diminta) dari permohonan perselisihan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi, agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU No. 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dan, Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019.

Dimana berdasarkan Keputusan KPU No. 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tersebut selisih suara Jokowi Amin dengan Prabowo – Sandi adalah sebesar 16.957.123 suara (10,99 %) dari total sebanyak 154.257.601 suara sah.

Jokowi Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,496%), sedangkan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara (44,504%).

“Untuk membalik selisih suara sebesar 16.957.123 suara, jika C1 rata-rata berisi rekapitulasi 300 suara pemilih, maka setidaknya Prabowo – Sandi harus menyertakan 56.524 formulir C1 yang meyakinkan Mahkamah bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres memenangkan Prabowo Sandi,” kata Tohadi.

Jika konteksnya memperselisihkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres lanjut Tohadi, maka tidak bisa tidak Prabowo-Sandi harus membuktikan seperti itu. “Tapi, jika tidak mampu, maka secara kuantitatif dipastikan Mahkamah tidak akan membalikkan keadaan siapa pemenang Pilpres yang telah ditetapkan KPU,” jelas pengajar UNPAM itu.

Selain itu, Prabowo-Sandi juga mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, siatematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Jokowi-Amin.

Menurut Tohadi, secara hukum Prabowo-Sandi akan kesulitan membuktikan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan TSM ini. Apalagi, Jokowi Amin sesuai rekapitulasi KPU, telah memenangkan suara di 21 provinsi.

Secara berturut -turut yaitu: (1) Jateng, (2)Jatim, (3) Papua, (4) Bali, (5) NTT, (6) DIY, (7) Lampung, (8) Sulut, (9) DKI (dan Luar Negeri), (10) Kalbar, (11) Pabar, (12) Sumut, (13) Kalteng, (14) Kaltim, (15) Sulbar, (16) Sulteng, (17) Babel, (18) Maluku, (19) Kaltra, (20) Kepri, dan (21) Gorontalo.

Karena itu, tantangan terberat Prabowo menurut Tohadi, secara kualitatif harus mampu membuktikan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM di 21 provinsi yang dimenangkan Jokowi-Amin tersebut.

Atau dengan cara membuktikan secara kualitatif telah terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM di provinsi yang dimintakan pemungutan suara ulang (PSU) oleh Prabowo-Sandi dalam permohonan ke MK, yaitu: (1) Jawa Barat, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Timur, (4) Banten, (5) DKI Jakarta, (6) Sumatera Utara, (7) Sumatera Selatan, (8) Lampung, (9) Sulawesi Tengah, (10) Sulawesi Selatan, (11) Papua, dan (12) Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, Prabowo-Sandi dituntut membuktikan paling tidak di setengah plus satu (1/2 + 1) dari 21 provinsi di mana Jokowi Amin dinyatakan menang atau paling tidak di setengah plus satu (1/2 + 1) dari 21 provinsi yang dimintakan pemungutan suara ulang oleh Prabowo Sandi.

“Dan, di masing-masing provinsi dari jumlah itu harus dibuktikan terjadi pelanggaran dan kecurangan di setengah plus satu (1/2 + 1) dari jumlah Kabupaten /kota yang ada. Itu baru bisa meyakinkan Mahkamah. Karena sampling pembuktiannya telah representatif. Tanpa itu, tentu sangat susah”, pungkas Tohadi.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close