Politik

Pengamat Nilai Kemenkumham Tak Berhak Tolak PKPU

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dinilai tidak berhak menolak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi jadi calon legislatif (caleg). Pasalnya, wewenang Kemenkumham sebatas administratif.

“Kemenkumham itu diberi kewenangan oleh negara untuk mengadministrasi peraturan. Kalau begitu, semata-mata otoritasnya adalah otoritas administratif, substansinya ada di KPU,” kata Jeirry di Jakarta, Kamis (21/6).

Jeirry meyakini resistensi atau penolakan yang ditunjukkan Kemenkumham bukan masalah besar. Sebagai referensi pemerintah, Kemenkumham diyakini bakal tetap menerima PKPU yang telah diajukan.

“Asal ada dialog bersama,” ucapnya.

BACA JUGA:

Jeirry justru pesimistis dengan DPR. Dia meyakini resistensi cukup kuat bakal datang dari para anggota parlemen. Sebaliknya, kata Jeirry, masyarakat bakal mendukung KPU untuk tetap melanjutkan aturan yang berisi larangan mantan narapidana korupsi jadi caleg itu.

“Jadi kalaupun KPU tetap menetapkan (PKPU) itu, saya kira pemerintah presiden dan Kemenkumham itu akan ikut saja. Karena spiritnya jelas kok, ini bukan pembatasan hak semata-mata, tapi kita ini sedang mempertaruhkan masa depan,” jelasnya. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close