Hukum

Pengamat: Ma’ruf Amin di Bank Bukan Pejabat

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Tim Hukum Prabowo- Sandi, Bambang Widjojanto menuding KH. Ma’ruf Amin dapat didiskualifikasi karena melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Menanggapi kontroversi hukum tersebut, Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara (LASINA) Tohadi menegaskan, “Tidak diragukan lagi itu sebagai nalar hukum yang melompat dan keliru jika kedudukan KH. Ma’ruf Amin sebagai anggota DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu disamakan sebagai pejabat atau karyawan BUMN yang dilarang Pasal 227 huruf p UU Pemilu”.

Menurut Tohadi, yang pernah menjadi kuasa hukum Gus Dur dalam permohonan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di MK dalam perkara No. 008/PUU-II/2004, argumentasi hukumnya adalah:

[ads2[

Pertama, dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan) disebutkan dengan jelas bahwa antara Dewan pengawas Syariah (DPS), pejabat, dan karyawan perseroan adalah hal yang jelas berbeda.

“Pejabat perseroan itu yang menjalankan tugas dan wewenang organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pejabat dan karyawan terlibat dalam RUPS. Sedangkan DPS adalah diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi MUI. Jadi, DPS sama sekali tidak ikut dalam RUPS,” ujarnya.

Pasal 1 angka 2, Pasal 84 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 109 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 123 ayat (2) huruf h, Pasal 125 huruf i, Pasal 126 ayat (1) huruf a, Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (6) UU PT.

Kedua, UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) bahwa DPS merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kewenangannya mengurus mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance). DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah).

“Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 angka a dan b UU Perbankan Syariah, DPS itu bukan termasuk pejabat atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Akan tetapi, DPS merupakan pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS”, urai Tohadi.

Ketiga, ketentuan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa DPS berbeda dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank Indonesia secara keseluruhan.

“Jadi, dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat jelas DPS bukan merupakan pejabat atau karyawan BUMN,” pungkas Tohadi. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close