Pengamat: BIN Tak Boleh Punya Pasukan Khusus Bersenjata

Pengamat: BIN Tak Boleh Punya Pasukan Khusus Bersenjata
Pasukan Khusus Rajawali BIN. (foto-cnnindonesia)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) baru boleh memiliki pasukan khusus bersenjata lengkap jika ada undang-undang yang mengatur.

Sejauh ini belum ada UU yang mengatur secara tersurat BIN boleh mempunyai pasukan khusus.

"Ya jelas. Secara konstitusional negara hanya mengenal dua bentuk kekuatan bersenjata. Yang pertama namanya TNI. Yang kedua namanya Polri," kata Fahmi, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Sabtu (12/9/2020).

Dalam UU No 17 tahun 2011 dan Perpres No 73 tahun 2017, dinyatakan bahwa BIN memiliki fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Tetapi tidak ada pasal atau ayat yang menyebutkan secara tersurat BIN boleh punya pasukan bersenjata.

Dia mengamini BIN memiliki fungsi pengamanan seperti diatur dalam UU No. 17 tahun 2017. Namun, bukan berarti BIN jadi boleh memiliki pasukan bersenjata. Tetap mesti ada pasal atau ayat dalam UU yang mengatur itu secara gamblang.

"Karena ini adalah kegiatan pengamanan yang berada dalam ruang lingkup fungsi intelijen. Bukan yang lain," kata Fahmi.

Fahmi mempertanyakan Pasukan Khusus Rajawali yang dibentuk BIN itu. Sebab selama ini BIN merupakan badan intelijen yang bahkan anggotanya banyak berasal dari kalangan sipil.

"Nah ini pasukan yang dibentuk oleh BIN, di mana posisinya? Apakah BIN sedang didesain sebagai 'angkatan kelima'," kata dia.

Fahmi juga mengkritisi BIN yang dalam membangun keorganisasian dan meningkatkan kinerjanya. Alih-alih membangun organisasi intelijen kelas dunia, menurut Fahmi, BIN justru bergerak ke arah yang membingungkan. Ditambah muncul pasukan khusus BIN yang belum jelas dasar hukumnya pembentukannya.

"Belum jelas, lembaga ini sedang menyaru jadi tentara, jadi polisi atau sekadar penggemar 'cosplay' belaka?" kata Fahmi.

Fahmi lalu menjelaskan bahwa di Indonesia, hanya ada dua lembaga yang boleh memiliki kekuatan bersenjata, yakni TNI dan Polri.

TNI, lanjutnya, adalah komponen utama negara untuk menegakkan kedaulatan, menjaga pertahanan serta menjalankan tugas dan fungsi operasi militer. TNI juga bisa menjalankan operasi militer selain perang.

Kemudian Polri, kata Fahmi, merupakan lembaga penegak hukum serta penegak keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Dua lembaga atau organisasi inilah yang memiliki mandat konstitusional sebagai kekuatan bersenjata dengan kewenangan ofensif," katanya.

Sebelumnya, pasukan khusus Rajawali milik Badan Intelijen Negara (BIN) terlihat dalam sebuah video yang diunggah Ketua MPR Bambang Soesatyo lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam video itu, pasukan terlihat bersenjata lengkap dan laras panjang. Mereka memperagakan aksi militer di hadapan sejumlah tokoh yang hadir. Tidak diketahui apakah pasukan khusus Rajawali terdiri atas personel TNI, Polri, atau anggota BIN.

Dalam unggahannya, Bamsoet mengaku kagum atas penampilan pasukan khusus bersenjata BIN.

"Pasukan Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia! Jaga NKRI!" Tulis Bamsoet dalam unggahan video berdurasi 37 detik itu, Kamis (10/9).

CNNIndonesia.com sudah berusaha menghubungi Deputi VII BIN Wawan Purwanto untuk mengonfirmasi hal tersebut. Namun yang bersangkutan belum merespons. (Jo)