Pengamanan Swakarsa Bentukan Polri Dipastikan Beda dengan Orde Baru

Pengamanan Swakarsa Bentukan Polri Dipastikan Beda dengan Orde Baru
Jaleswari Pramodhawardani

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pengamanan swakarsa yang hendak dihidupkan kembali oleh Polri dipastikan berbeda dengan pengamanan swakarsa yang dibentuk pada masa Orde Baru tahun 1998.

Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021), Kapolri terpilih Komjen Listyo Sigit Prabowo berjanji menghidupkan pengamanan swakarsa kembali.

"Pengamanan swakarsa yang dimaksud Kapolri Sigit berbeda dengan Pam Swakarsa 1998," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Jaleswari memahami ada memori khusus di benak publik terkait pengamanan swakarsa pada masa lalu. Namun, ia menegaskan pengamanan swakarsa versi Polri tak berkaitan dengan masa lalu.

Perempuan yang akrab disapa Dani menjelaskan, pengamanan swakarsa versi Polri adalah amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dalam UU itu, kepolisian diwajibkan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

Selain itu, kata Dani, pengamanan swakarsa juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang diteken Jenderal Idham Azis.

Pengamanan swakarsa dalam aturan itu meliputi satuan pengamanan (Satpam), satuan keamanan lingkungan (Satkamling), hingga kewajiban perizinan yang dikeluarkan oleh Polri.

Menurut Dani, pembentukan pengamanan swakarsa oleh Polri bertujuan baik. Menurutnya, Polri nantinya akan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Serta mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri karena di tingkat masyarakat ada kejelasan legitimasi porsi dan kualifikasi masyarakat seperti apa yang bisa turut serta membantu tugas Polri lewat mekanisme perizinan yang ada," ujarnya. 

Diketahui, pengamanan swakarsa dikenal sebagai kelompok sipil yang dipersenjatai dan dibentuk pada 1998 silam. Pembentukan pengamanan swakarsa kala itu untuk mengamankan Sidang Istimewa di MPR/DPR di awal masa reformasi.

Kelompok itu diminta untuk menyerang mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi di Gedung MPR/DPR. PAM Swakarsa ketika itu disebut-sebut dibentuk oleh Jenderal (Purn) Wiranto yang menjabat Menhankam/Pangab.

Terkini, pembentukan lagi pengamanan swakarsa tak lepas dari Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 yang diteken Kapolri Jenderal Idham Azis pada 4 Agustus 2020. (Jo)