Konsultasi Hukum

Pengajuan Kembali Gugatan NO Bersamaan Dengan PK (Peninjauan Kembali)

DI salah satu pengadilan di daerah saya ada sebuah putusan perkara perdata yang di putus berstatus NO yang sudah inkracht (sudah di putus di Pengadilan tinggi dan juga
sudah lewat 14 hari masa tenggang jika kasasi alias sudah inkracht).

Yang ingin saya tanyakan, jika mau mengajukan Peninjauan Kembali ke MA dalam kurun waktu tersebut apakah bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan ulang ke Pengadilan negeri karena status pada putusan awal NO ?

Terima Kasih.

Zulfahmi, Jakarta Selatan

Terima atas pertanyaan anda,

Pertama-tama saya bahas terkait Peninjauan Kembali dulu, Peninjauan Kembali awalnya diatur dalam Pasal 385 RV (Reglement op de Rechtsvordering) tentang
Permohonan mengulang perkara beralasan luar biasa.

Mahkamah agung juga sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan beberapa peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur Peninjauan Kembali sembali mengisi kekosongan hukum yang ada.

Sampai akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir kali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kemudian, dalam Pasal 28 ayat (1) UU MA, diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus :

a. Permohonan Kasasi;
b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
c. Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan Hukum tetap.

Saya mengutip pendapat dari mantan Hakim Agung Yahya Harap, SH dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (hal. 441-449)) yang diatur dalam Pasal 66 sampai dengan pasal 67 UU MA, yakni :

1. Yang dapat diminta Peninjauan Kembali hanya Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.
2. Putusan yang dapat diminta Peninjauan Kembali adalah perkara Kontentiosa.
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.
4. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi.
5. Hak mencabut permohonan Peninjauan Kembali, sebelum diputus.
6. Perkara Peninjauan Kembali adalah yurisdiksi absolut Mahkamah Agung.
7. Putusan Peninjauan Kembali merupakan tingkat pertama dan terakhir.

Alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa sesuai dengan Pasal 67 UU MA, tenggang waktu untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah 180 Hari, dengan alasan-alasan yang bersifat limitative (terbatas) yakni :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila setelah perkara diputusa, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum luar biasa, yang penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena sekali-sekali Peninjauan Kembali tidak boleh dianggap sebagai “Peradilan tingkat keempat”, sehingga berpotensi tumpang tindah dengan kewenangan peradilan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Untuk menjawab pertanyaan anda, yang menanyakan apakah pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan NO yang sudah berkekuatan hukum tetap bersamaan dengan mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Negeri, maka menurut pengetahuan
pengalaman beracara kami, suatu gugatan yang dinyatakan NO biasanya dikarenakan adanya formalitas dan prosedur gugatan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat seperti Kuranya pihak, Surat Kuasa tidak bersifat khusus, atau mengenai adanya kompetensi ataupun kewenangan mengadili.

Sehingga apabilan anda mengajukan gugatan baru (ulang) ke Pengadilan Negeri dan disaat bersamaan anda juga mengajukan Peninjauan Kembali, maka terdapat potensi
adanya eksepsi litis pendentis dari lawan anda, yaitu suatu bantahan dari tergugat yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sedang digugat oleh Penggugat masih sedang diperiksa oleh Pengadilan lain, sehingga dapat menyebabkan gugatan anda berpeluang untuk tidak dapat diterima lagi.

Sedangkan jika anda memilih untuk melakukan Peninjauan kembali, oleh karena pada hakikatnya Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang alasan pengajuannya bersifat limitative, dengan melihat adanya kemungkinan formalitas
gugatan yang belum dipenuhi oleh anda selaku penggugat dalam perkara sebelumnya, sebaiknya sebelum mengajukan Peninjauan Kembali, anda dapat memperbaiki atau
melengkapi syarat dan atau formalitas gugatan anda terlebih dahulu, agar pokok perkara yang anda sengketakan dapat diuji kebenaran formilnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Joseph M.E Pauner, S.H
Advokat

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close